PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2019/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadiian dan nondiskriminatif; bahwa Penerimaan Peserta didik baru merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Daerah; bahwa kewenangan Pemerintah Daerah membuat kebijakan teknis Penerimaan peserta didik baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Yang Telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata Cara PPDB; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
16 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 52 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 8 Songan di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan Pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarak:at dan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dipandang perlu memperluas akses dan pemerataan pendidikan dengan mendirikan Sekolah;
b. bahwa sehubungan dimak:sud huruf a di atas, perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri 8 Songan di Dusun Kayupadi Desa Songan A Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 8 Songan di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 8 SONGAN DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2011.
-
-
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kuliah Strata Satu Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Gubernur riau nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman pemberian beasiswa tugas belajar, izin belajar dan keterangan belajar bagi aparatur di lingkungan pemerintah provinsi ria
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi riau berbasis kompetensi, maka perlu melakukan pengembangan pegawai negeri sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar, izin belajar dan keterangan belajar, bahwa agar pemberian tugas belajar, izin belajar dan keterangan belajar efektif dan efisien diperlukan suatu pedoman.
Dasar Hukum Pergub Ini Adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Pergub Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum; Pemberian Tugas Belajar; Pembiayaan; Hak;
Kewajiban, Larangan Dan Sanksi, Monitoring Dan Tugas Belajar, Pendayagunaan, Keterangan Belajar, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, maka peraturan gubernur riau nomor 2 tahun 2015 tentang
pedoman pemberian beasiswa tugas belajar, izin belajar dan keterangan belajar bagi aparatur di lingkungan pemerintah
provinsi riau (berita daerah provinsi riau tahun 2015 nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 52, jdih.kemdikbud.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2013/No.52 Seri E Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pcmerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyeienggarakan pelayanan di bidang pendidikan dasar, Pemcrintah Daerah perlu menyusun rencana pcncapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar; bahwa berdasarka.n pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Pcraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.
29 halaman
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 52, BN 2018/ NO 1498; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Grabag 1, Sekolah Dasar Negeri Grabag 2 dan Sekolah Dasar Negeri Grabag 4 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam
pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar
perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri
yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan; bahwa Sekolah Dasar Negeri Grabag 1, Sekolah Dasar
Negeri Grabag 2 dan Sekolah Dasar Negeri Grabag 4
Kecamatan Grabag terletak di lokasi yang berdekatan
sehingga dapat dilakukan penggabungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar
Negeri Grabag 1, Sekolah Dasar Negeri Grabag 2 dan
Sekolah Dasar Negeri Grabag 4 Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan Sekolah Dasar Negeri Grabag 1, Sekolah Dasar Negeri
Grabag 2 dan Sekolah Dasar Negeri Grabag 4 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan mengganti nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2022
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DISDIK
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD 2022/52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan telah ditetapkan dengan Perwal No.1380 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.122 Tahun 2021, namun dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendikbud No.47 Tahun 2016; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, UPTD, bagan struktur organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
48 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2015
PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2015/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang; bahwa pendidikan karakter pada satuan pendidikan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berakhlak mulia, berhati baik, berpikir baik, berperilaku baik, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus menjadi bagian serta sejalan dengan sistem pendidikan nasional di Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
