Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memberikan manfaat kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lumajang tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 108); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 42).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENERIMAAN BANTUAN HUKUM; PEMBERIAN BANTUAN HUKUM; RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM; TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM; PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM; ANGGARAN BANTUAN HUKUM; TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN; TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF; PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TIDAK ADA
46 HALAMAN
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009
Permen ESDM No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 15, BN 2009/ NO 248; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2021/NO.0232, TBD.2021, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Harga Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2021.
Penjelasan 1 Hal; Lampiran 125 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur ketentuan tentang: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; BAB III Perpindahan Peserta Didik; BAB IV Pelaporan dan Pengawasan; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Isi 8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2014
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MANSYOER MOHAMMAD DUNDA KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mansyoer Mohammad Dunda Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan pegawai BULD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003 UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2018; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perbup Gorontalo No.18 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohammad Dunda Kabupaten Gorontalo temasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip Remunerasi, Penerima Remunerasi Komponen Remunerasi, Penganggaran Remunerasi, Pembayaran Remunerasi, Pengusulan Remunerasi, Tim Remunerasi, Evaluasi dan Pengawasan, serta Penyelesaian Kerugian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Terdiri dari 21 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HUKUM BAGI PEJABAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan bantuan hukum bagi pejabat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu petunjuk teknis bantuan hukum
UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2009; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu Mendukung Pelaksanaan Jaminan Persalinan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.29 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkes No.86 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Sasaran dan Tujuan Jaminan Persalinan, Peserta Jaminan Persalinan, Penyelenggaraan Jaminan Persalinan, Mekanisme Untuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan, Mekanisme Pencairan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 203 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara 203 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banjarnegara perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB III Huruf C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 diubah.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
