TATA CARA PEMBERIAN - SANKSI KEPADA WAJIB PAJAK - BERPIUTANG ATAS - OBJEK PAJAK DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberıan Sanksı Kepada Wajıb Pajak Berpıutang
Atas Objek Pajak Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu
diupayakan dengan baik, diantaranya dengan mendorong
penyelesaian piutang pajak;
bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat
maka perlu diatur pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang
lalai dalam memenuhi kewajibannya
UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34
Tahun 2000;UU No 1 Tahun 2007;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015 ;PP No 62 Tahun 2001;Perda No 12 Tahun 2011;Perda No 9 Tahun 2016;
RUANG LINGKUP PEMBERIAN SANKSI
, DASAR PENAGIHAN DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF ,TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF , TATA CARA PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA,
SURAT TEGURAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
12 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru Yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Dasar Swasta Dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawasan Pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 234 Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan UPTD di Lingkungan Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas Pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th2016; Pemen Dagri No 12 Th 2017; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; PerGub Banten no 83 Th 2016; PerGub Banten No 19 Tahun 2018;
1. ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wialayah Kabupaten Lebak; 4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota serang dan Kabupaten Serang Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten; 6. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah kabupaten Tangerang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi banten; 7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan KOta Tangerang Selatan Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten; 8. UPTD Taman Budaya dan Museum Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten; 9. UPTD Teknologi, Informasi dan Ko0munikasi Pendidikan dan Kebudayaan Pada dinas Pendidikan dan Kenbudayaan provinsi Banten; 10. UPTD RSUD Banten pada Dinas Kesehatan provinsi Banten; 11. UPTD RSUD malimping Pada DInas Kesehatan Provinsi Banten; 12. UPTD Pelatihan Kesehatan Pada Dinas kesehatan Provinsi Banten; 13. UPTD Laboratorium Kesehataqn Daerah Pada dinas Kesehatan Provinsi banten; 14. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten; 15. UPTD pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi banten; 16. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Banten; 17. UPTD Pengelolaan jalan dan Jembatan Tangerang Pada DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten; 18. UPTD Pengelolan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi banten; 19. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan PUPTD Pengelenata Ruangan provinsi Banten; 20. UPTD Pengelolaan Jalan dan jembatan Lebak Pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten; 21. UPTD Pengujian Bahan, Kontruksi bangunan dan Informasi Kontruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten; 22. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; 23. Cabang Dinas Lingkungan Hdup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; 24. UPTD Pengelolaan Taman Hutan raya Banten Pada Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutanan Provinsi Banten; 25. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Taman Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; 26. UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; 27. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; 28. Cabang Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; 29. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; 30. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi banten; 31. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi banten; 32. UPTD Perlindungan sosial Pada Dinas Sosial provinsi Banten; 33. UPTD Panti Sosial rehabilitasi Tuna Sosial Pada Dinas Provinsi Banten; 34. UPTD Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten; 35. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kta Serang Pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Banten; 36. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi banten; 37. UPTD Pengawasan ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten; 38. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten; 39. UPTD Pengelolaan Prasarana perhubungan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten: 40. UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten; 41. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Provinsi Banten; 42. UPTD Benih Dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Provinsi Banten; 43. UPTD Pengujian Pakan Ternak dan Pembibitan Ternak Pada Dinas Pertanian Provinsi ; 44. UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Pada Dinas Pertanian Provinsi Banten; 45. UPTD Pengujian dan Sertifikat Mutu Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten; 46. UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri Pada dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten; 47. UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten; 48. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; 49. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande Pada Bandan Pendapatan Daerah provinsi Banten; 50. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang Pada Badan Pendapatan Daerah provinsi Banten 51. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; 52. UPTD Pengelolaahn Pendapatan Daerah Malingping Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi banten; 53. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; 54. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; 55. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; 56. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol Pada Badan Pendapatan Daerah provinsi Banten; 57. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; 58. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon Pada Badan Pendapatan Daerah provinsi Banten; 59. Kelompok Jabatan Fungsional; 60. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten BD Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 85, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
395 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis
merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab
mengelola dan mengatur pemakaman umum sesuai
dengan agama, sosial dan budaya masyarakat dengan
pmemperhatikan pertumbuhan penduduk dan
perkembangan kota;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah jo. Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Pemakaman Umum pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman telah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Gubernur dan telah mendapatkan2
rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pemakaman Umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Pemakaman Umum pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 30);
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan pemakaman umum pada dinas perumahan dan kawasan permukiman. pengaturan meliputi:
ketentuan umum; kedudukan, susunan organisasi dan tugas; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat
Pemakaman Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat
Pemakaman Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah
ABSTRAK:
bahwa kekayaan seni-budaya dan kekhasan kehidupan sosial sebagai hasil karya, rasa dan karsa masyarakat, serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional dan daerah, yang dilakukan secara sistimatik, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, buday ayang hidup dalam masyarakat, dan kepentingan nasional; bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki potensi wisata beragam dan menarik, terdiri dari potensi alam, budaya, dan kreasi manusia lainnya perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembangunan Kepariwisataan; III. Kawasan Strategis; IV. Usaha Pariwisata; V. pengembangan Ekonomi Kreatif; VI. Kerjasama Kemitraan; VII. Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat; VIII. Hak, Kewajiban dan Larangan; IX. Kewenangan Pemerintah Daerah; X. Penghargaan; XI. Koordinasi; XII. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; XIII. Badan Promosi Pariwisata Daerah; XIV. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing; XV. Pendanaan; XVI. Sanksi Administratif; XVII. Ketentuan Penyidika; XVIII. Ketentuan Pidana; XX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
34 halaman; 15 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah;
Bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Sumber Dana;
Ketentuan Pinjaman;
Prosedur Permintaan;
Prosedur Penyaluran Pinjaman Dana;
Objek Penyaluran Pinajaman Dana;
Pengembalian Dana Pinjaman;
Penagihan Pengembalian Pinjaman;
Wilayah Penyaluran;
Pengawasan dan Evaluasi;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, jdih.ntbprov.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
ABSTRAK:
Mineral dan Batu bara merupakan sumber daya alam tak terbarukan merupakam sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal dan berkeadilan. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (7)
UU Nomor 64 Tahun 1958
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 26 Tahun 2007
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 27 Tahun 2007
UU Nomor 40 Tahun 2007
UU Nomor 4 Tahun 2009
UU Nomor 32 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 27 Tahun 1999
PP Nomor 22 Tahun 2010
PP Nomor 23 Tahun 2010
PP Nomor 55 Tahun 2010
PP Nomor 78 Tahun 2010
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018
Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018
Perda Nomor 3 Tahun 2010
Perda Nomor 12 Tahun 2017
a. Perencanaan Wilayah Pertambangan; b. Wilayah Usaha Pertambangan; c. Wilayah Pertambangan Rakyat; d. Izin Usaha Pertambangan; e. Izin Pertambangan Rakyat; f. Berakhirnya IUP/IPR; g. Izin-izin Khusus; h. Usaha Jasa Pertambangan; i. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan; j. Hak, Kewajiban dan Larangan; k. Keadaan Memaksa dan Penyelesaian Sengketa; l. Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; m. Reklamasi dan Pascatambang; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Fasilitasi dan Kerjasama; p. Data dan Sistem Informasi Pertambangan; q. Peran Serta Masyrakat dan Pengembangan Usaha Lokal; r. Tugas Pembantuan; dan s. Penegakan Hukum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
-
-
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BUpati Serang Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
ABSTRAK:
Bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah di tetapkan dengan Bupati Serang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 23 TH 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 38 Th 2007; PP No 2 TH 2017; Perda Kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 7 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2018; Perbup Serang No 88 Th 2019;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu
dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum,
etika, estetika dan tata nilai kehidupan masyarakat
Kabupaten Banjarnegara yang religius; bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu
sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak
sehingga penyelenggaraanya perlu dilakukan secara
tertib dan terkendali; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan reklame, perlu disusun Peraturan
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang klasifikasi reklame, pola penyebaran peletakan reklame, penempatan reklame, pengendalian reklame, penyelenggara reklame, kewajiban, larangan, perizinan, pembongkaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 dicabut.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
