Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa dan bernegara, oleh karena itu pemerintah daerah sesuai kewenangannya perlu membentuk kebijakan pencegahan korupsi secara terstruktur, terukur dan teragenda dalam program pembangunan nasional;
b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka Pemerintah Kota Blitar berkoordinasi dengan Tim Nasional Pencegahan Korupsi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pendidikan Anti Korupsi
Mengingat: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
Materi pokok: mengatur mengenai Pendidikan Anti Korupsi sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan didalam menyelenggarakan pendidikan anti korupsi sesuai kewenangannya. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah; materi pembelajaran; metode pembelajaran; penilaian; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan semi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Perda Kab. Sanggau No. 18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Kota Singkawang Tahun Pelajaran 2021 / 2022
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Singkawang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Tata Cara PPDB; Syarat Pendaftaran; Pendaftaran dan Seleksi; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan dan Pengawasan; Tahun Pelajaran Baru dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah; Larangan dan Sanksi; Pembiayaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
21 halaman peraturan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
selain
sebagai
tempat membaca, perpustakaan
juga
dapat
dimanfaatkan
sebagai
pusat
atau tempat
pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
yang
dapat
memfasilitasi
pelatihan
aneka
keterampilan
dan kecakapan
hidup
berbasis literasi informasi
terapan
melalui penyediaan
buku,
pemanfaatan
teknologi
informasi
dan komunikasi.
b.
bahwauntuk
meningkatkan
kualitas
layanan
perpustakaan,
dengan
membangun
komitmen
dan
dukungan
stakeholder,
agar dapat
menciptakan
masyarakat
sejahtera
melalui Transformasi
Perpustakaan
Berbasis
Inklusi
Sosial
perlu
diatur
dengan
Peraturan
Bupati;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
a dan huruf
b,
maka
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati
Konawe
Selatan
tentang Transformasi
Perpustakaan
Berbasis
Inklusi
Sosial
di
Kabupaten
Konawe
Selatan;
1. Pasal 18 Ayat
6 Undang-Undang
Dasar 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
2A
Tahun
2OO3 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2OO3 Nomor
78, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor a301);
3. Undang-Undang
Nomor 4
Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten
Konawe
Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2OO3
Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a267);
4. Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2OO7 tentang Perpustakaan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7
Nomor
l29,Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor a77fl;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2OO9
Nomor 112,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang- Undangan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)., sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor L2 Tahun
2OI1
tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2Ol9
Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
6389) 7.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor
6,Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5a9a\ sebagaimana telah
diubah beberapa
kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
l,embaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5679);
8.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ot4
Nomor
292, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5601);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor Il4, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5887); Sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 72
Tahun
2019 tentang
perubahan
atas
peraturan
Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016
tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2Ol9 Nomor
187, Tarnbahan
lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
6402ll.
1O. Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2Ol7 tentang
Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2OO5 Nomor
165,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
a539);
11.
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
80
Tahun
2015,
tentang Pembentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2075 Nomor 183),
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
12O Tahun
2O78 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
8O
Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2Ol8 Nomor
157);
12.
Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Tranmigrasi
Republik
Indonesia Nomor
6
Tahun
2020
tentang Perubahan
atas
Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor
11
Tahun
2019 tentang
Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun
2020;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional
Republik
Indonesia
Nomor
1O Tahun 2016 tentang
Pedoman
Nomenklatur
Dinas
Perpustakaan Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun
2OL6 Nomor 1385);
14. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor
8 Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2016
Nomor 8) sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir dengan
Peratuiran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
10 Tahun 2OL9
tentang
Perubahan
Kedua atas
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2Ol9
Nomor
10);
15. Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor
33
Tahun
2Ol8
tentang Kedudukan
Susunan Organisasi,
T\rgas dan
Fungsi serta
Tata kerja Dinas
Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan,
(Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2018
Nomor 33).
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
BAB IV
PEMUBUDAYAAN KECEPATAN MEMBACA
BAB V
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
10 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEPPRES No. 98 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2010/NO.38 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Biaya Pendidikan Dasar, Bantuan Biaya Pendidikan Menengah dan BOS Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat