Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 664 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Nunukan No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan

Download file:

Perbup Nunukan 27-2014.pdf

Jaminan Kesehatan Nasional – Dana Kapitasi

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2014 (215)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan pengelolaan dana kapitasi, perlu adanya pedoman pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.2 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.72 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013; Perpres No.32 Tahun 2014; Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: BAB I Ketentuan Umum BAB II Penganggaran dan Pemanfaatan BAB III Pelaksanaan dan Penatausahaan BAB IV Pertanggungjawaban BAB V Pengawasan BAB VI Ketentuan Peralihan BAB VII Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
28 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nunukan

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Nunukan 26-2014.pdf

Bantuan Iuran Daerah – Jaminan Kesehatan Nasional – Kabupaten Nunukan

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD 2014 (26)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nunukan

ABSTRAK:

Untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan serta tetap sasaran pemberian Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nunukan.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.72 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013; Perpres No.32 Tahun 2014; Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Sasaran dan Penerima Manfaat PBID-JKN; Bab IV Penetapan Kriteria PBID-JKN; Bab V Prosedur Pendataan PBID-JKN; Bab VI Tim Verifikasi dan Penetapan Peserta PBID-JKN; Bab VII Pendaftaran Penerima PBID-JKN dan Evaluasi; Bab VIII Pelayanan Kesehatan Peserta PBID; Bab IX Pendanaan Iuran; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Prosedur Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi Penerima Manfaat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Kabupaten Nunukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Semarang Tahun 2014

Abstrak

Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2014 No 6_ocr.pdf

Rumah Tangga Miskin

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD.2014/NO.6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Semarang Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan berbagai program secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, diantaranya adalah melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN); bahwa agar dalam pelaksanaan program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, efektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru.f a clan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
33 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Subsidi, PSO Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mengubah

Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nunukan No. 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subisidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan

Download file:

Perbup Nunukan 02-2014.pdf

Perubahan – Hibah – Subsidi – Bantuan

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD 2014 (2)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan

ABSTRAK:

Sehubungan dengan adanya kekeliruan penunjukan ayat dalam Perbup Nunukan No. 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subisidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan, maka peraturan tersebut perlu diubah untuk memberikan kepastian hukum.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Nunukan No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2009; Perbup Nunukan No.43 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nunukan No.40 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai: Ketentuan Pasal 4 ayat (2f); Ketentuan Bab IIA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2014.
Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nunukan No. 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subisidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan
7 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 75 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Semarang

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2013 No 75_ocr.pdf

Pemberian bantuan sosial

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 75, BD.2013/NO.75

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan produksi air bersih di daerah pedesaan di wilayah Kabupaten Semarang maka dipandang perlu diberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan bagi bantuan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Semarang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
9 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 74 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2013 No 74_ocr.pdf

Pemberian Hibah kepada organisasi sosial kemasyarakatan

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 74, BD.2013/NO.74

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberdayaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang agar ikut aktif berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, maka perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupa Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat; bahwa agar dalam penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
10 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 73 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2013 No 73_ocr.pdf

Pemberian bantuan sosial KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK GURU

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BD.2013/NO.73

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan sosial yang diperuntukkan kepada guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu dan guru sekolah Minggu Budha dapat berdaya guna, berhasil guna dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Didalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang ketentuan Pasal 1 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang diubah.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 62 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP_NOMOR_62_TAHUN_2013_+_Halaman2_ocr.pdf

izin-operasional-pusat-kesehatan-masyarakat

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2013 No. 62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di Kabupaten Temanggung telah dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan strata satu ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum terkait Puskesmas di Kabupaten Temanggung, mencakup definisi-daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, izin operasional, dan persyaratan pendirian serta operasional Puskesmas. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan terkait studi kelayakan, master plan, status kepemilikan, rekomendasi izin mendirikan, pengolahan limbah, luas tanah, penamaan, dan perizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 48 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun 2013

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2013_OCR.pdf

keuangan, desa

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD.2013/No.48

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila, perlu memberikan dukungan dan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2013 serta pemberian bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun 2013;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dst;
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, kriteria lokasi, pengelola dana, lokasi, alokasi, sumber dana, pertanggungjawaban dan pengawasan perihal Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun 2013.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2013.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Semarang Tahun 2013

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2013 No 27_ocr.pdf

Program Beras

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2013/NO.27

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Semarang Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan berbagai program secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, diantaranya adalah melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pcrnerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Ka bu paten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Format Formulir Surat, Berita Acara dan Laporan dalam pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
36 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT