Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Mekanisme Perguliran Dana Bantuan Keuangan Untuk Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Paket C Di Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 295 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 245, BD.2009/No.36 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa kondisi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara cukup besar sehingga tidak seluruhnya terdaftar sebagai peserta program JAMKESMAS pada anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelengggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui anggaran Kegiatan Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, termasuk membantu bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar (non Quota) sebagai peserta Program JAMKESMAS;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 201 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa atas Prestasi Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 97 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Perkuatan Permodalan Bagi Usaha Produktif Kelompok Perempuan Miskin di Pedesaan
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah daerah yang mendesak untuk diatasi dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang 35 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum Program Perkuatan Permodalan; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Jenis Perkuatan Permodalan dan Jangka Waktu; Sumber Permodalan; Tata Cara Penyaluran Permodalan dan Lembaga Penyalur; Monitoring dan Evaluasi (Pengawasan)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2009.
5 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan kriteria tentang kerusakan rumah roboh dan besaran bantuan belum diatur dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana tanggap darurat, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Supati Pati Nomor 9 T ahun 2009; Peraturan Supati Pati Nomor 56 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati Bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 diubah
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga/organisani swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian hibah dan bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dalam PERBUP ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Prinsip Hibah dan Bantuan Sosial; Penanggungjawab Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial; Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Analisis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Besaran Hibah dan Bantuan Sosial; Realisasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Pertanggungjawaban; Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 57 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Bantuan Operasional Sekolah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa sekolah diharapkan senantiasa dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal yang mengarah pada peningkatan mutu
pendidikan; bahwa untuk membantu sekolah dalam pembiayaan operasional perlu diberi tambahan bantuan operasional dari APBD Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Bantuan Operasional Sekolah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
PERBUP ini mencakup aturan mengenai ruang lingkup dan tujuan; biaya tambahan bantuan operasional sekolah; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana maka perlu menetapkan besarnya bantuan yang diberikan; bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban massal, perlu mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada
Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009.
PERBUP ini mengatur mengenai pemberikan bantuan dana tanggap darurat kepada korban bencana alam di Kabupaten Pati untuk : korban bencana alam banjir; korban bencana alam angin topan; korban bencana alam gunung meletus; korban bencana alam tsunami; korban bencana alam kekeringan; dan korban bencana alam tanah longsor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2009.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
