APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017
BELANJA BANTUAN KEUANGAN - KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2017/ No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 tentang Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk
Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal
Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No 140/174/SJ, tanggal : 16 januari 2017, Hal : Penambahan Kegiatan Program TMMD dari 2 (dua) kali menjadi 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran, perlu mengubah ketentuan mengenai besaran dan tahapan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun desa di Kab Kebumen TA 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kebumen No 21 tahun 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Kab Kebumen TA 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No 2 tahun 2007; Perda Kab Kebumen No 12 Tahun 2016; Perda Kab Kebumen No 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 3 dan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan bagi masyarakat miskin harus tepat sasaran , tepat waktu dan tepat jumlah berorientasi pada pengurangan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat, peningkatan ketahanan pangan, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan sesuai dengan Surat menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9086/SJ tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, maka Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 1988; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 13 Tahun 2009; Perpres No 15 Tahun 2010; Perpres No 63 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Petunjuk Pelaksanaan Bansos Rastra, Petunjuk Pelaksanaan BPNT, Pengelolaan Pengaduan Bansos Pangan, Organisasi, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risikio Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan mekanisme tcrpadu mengenai gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana di Kabupaten Kudus dan membangun kapasitas serta budaya aman dari bencana, dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah; bahwa kajian mengenai rcsiko bencana di Kabupaten Kudus dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana disusun bcrdasarkan basil analisis rcsiko bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Resiko Bencana Daerah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Kcpala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kondisi kebencanaan, pengkajian risiko bencana, hambatan, solusi, dan rekomendasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
121 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 53 Tahun 2009
BANTUAN PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2009/No.49 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Purworejo Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten
Purworejo menerima Bantuan Pendidikan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu sarana dan
prasarana pendidikan sekolah swasta yang meliputi Taman
Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK); bahwa agar bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dapat tepat sasaran, transparan, akuntabel dan
tertib administrasi, perlu dibentuk pedoman dalam
penatausahaan dan pertanggungjawaban atas bantuan
tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
untuk Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama L.uar Biasa
(SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Purworejo
Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2009;
Peratran Bupati ini mengatur tentang sasaran dan tujuan pemberian bantuan pendidikan, penganggaran, penatausahaan bantuan pendidikan, kriteria penerima, mekanisme, verifikasi, pencairan, penyerahan dan penggunaan bantuan pendidikan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009.
15 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 53, BN.2020/No.794, kemendagri.go.id : 16 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022
PENGELOLAAN – ZAKAT – APARATUR – SIPIL – NEGARA -, TENAGA – KERJA – SUKARELA – DAN – KARYAWAN – PERUSAHAAN – DI – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban setiap orang Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaannya; bahwa sebagai bagian dari sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara teratur dan optimal; bahwa upaya pembinaan dan peningkatan penerimaan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Infaq di Kabupaten Mandailing Natal perlu diatur dengan Peraturan Bupati,
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN, KADAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH, PENGHITUNGAN ZAKAT, INFAQ, ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, MEKANISME PENGUMPULAN, PEMBIAYAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 53 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010, Permendagri No. 35 Tahun 2010, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No. 2 Tahun 2010, Perwali No. 68 Tahun 2012, Perwali No. 7.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Ligkup, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan, Cara Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Sosial Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung program Pemerintah terkait 100% akses air bersih, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak yang salah satu di antara pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 1 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 14 Th 2016; Perpres No 54 Th 2010; Perpres No 185 Th 2014; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2007 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016; Perwali Kota Tangerang No 21 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis, Kriteria Dan Persyaratan; 3. Pendanaan Dan Pemanfaatan; 4. Pelaksanaan Kegiatan; 5. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 6. Monitoring, Evalusi dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
