KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DISDIK
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD 2022/52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan telah ditetapkan dengan Perwal No.1380 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.122 Tahun 2021, namun dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendikbud No.47 Tahun 2016; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, UPTD, bagan struktur organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
48 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Kota Pasuruan Tahun 2022 No 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peratuan Walikota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2022/2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954:
UU No 39 Tahun 1999:
UU No 20 Tahun 2003:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 8 Tahun 2016:
PP No 46 Tahun 1982:
PP No 47 Tahun 2008:
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010:
PP No 12 Tahun 2017:
PP No 57 Tahun 2021:
Permendiknas No 20 Tahun 2007:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendikbud No 22 Tahun 2016:
Permendikbud No 1 Tahun 2021:
Perda Kota Pasuruan No 1 Tahun 2016:
Perwali Pasuruan No 9 Tahun 2017.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan umum:
2. Penyelenggaraan:
3. Persyaratan:
4. Jalur dan Mekanisme Pendaftaran:
5. Waktu Pendaftaran, Verifikasi, Pengumuman Penerimaan, Pendaftaran Ulang, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah:
6. Daya Tampung Sekolah:
7. Perpindahan Peserta Didik:
8. Biaya:
9. Ketentuan Peralihan:
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekolah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur sistem penilaian kineija dan evaluasi sistem Pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntabilitas Kineija Sekolah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Walikota Ambon Nomnor 38 Tahun 2016; Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2019; Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2019; dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jam Malam Anak
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang tertib, aman, nyaman, dan tentram maka perlu adanya perlindungan terhadap Anak dari kejahatan jalanan di malam hari, bahwa untuk mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak maka perlu adanya pengaturan aktifitas Anak.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Materi pokok : Kewenangan, kewajiban, Tanggung Jawab Orang Tua atau Wali serta peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Jumlah halaman : 10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Yayasan Guru Pendamping Khusus Pada Satuan Pendidikan Di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan layanan Pendidikan Inklusi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta, diperlukan adanya Guru Pendamping Khusus, bahwa Guru Pendamping Khusus di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat merupakan Pendidik Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai Guru Pendamping Khusus untuk melayani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, bahwa Pendidik Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai Guru Pendamping Khusus layak untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta berupa pemberian Insentif.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peratuan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008.
Materi pokok : Kriteria Penerima Insentif, Besaran Insentif, Penghentian Insentif, dan Tata Cara Pembayaran Insentif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Tahun 2022 Nomor 50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat Daerah.
Pasal 18 pada ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2016; Permendikbudristek No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018 ; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bab III Unit Pelaksana Teknis Daerah Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Pelaksana Bab VI Tata Kerja Bab VII Eselon Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2016
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Tahun 2022 No.44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
Bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin dalam kandungan sampai berusia 6 tahun pertama yang terlihat dari meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: UU No. 10 Tahun 2021; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 35 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2017; Permenpendikbud No. 137 Tahun 2014; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip dan bentuk penyelenggaraan paud HI, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan, tanggung jawab pemerintah daerah kota, peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, gugus tugas, monitoring evaluasi dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
18 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 44 Tahun 2022
pada jenjang pendidikan dasar sederajat - kurikulum muatan lokal tulisan arab melayu, seni budaya melayu, dan bahasa inggris
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 912
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kurikulum Muatan Lokal Tulisan Arab Melayu, Seni Budaya Melayu, dan Bahasa Inggris Pada Jenjang Pendidikan Dasar Sederajat
ABSTRAK:
Peserta didik perlu dibentuk pemahamannya
terhadap keunggulan dan kearifan ditempat tinggalnya, dalam upaya perlindungan, pengembangan,
pemberdayaan, pemanfaatan keberadaan, kedudukan,
fungsi dan budaya daerah, sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pemajuan Kebudayaan Melayu dan untuk mempersiapkan kemampuan sumber
daya manusia dalam penguasaan bahasa Inggris selaku
bahasa universal dan potensi geografi strategis serta
keunikan Kota Batam sebagai wilayah perbatasan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam
tentang Kurikulum Muatan Lokal Tulisan Arab Melayu,
Seni Budaya Melayu, dan Bahasa Inggris pada Satuan
Jenjang Pendidikan Dasar Sederajat
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.57 Tahun 2021; Permendikbud No.57 Tahun 2014; Permendikbud No.61 Tahun 2014; Permendikbud No.79 Tahun 2014; Permendikbud No.24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No.37 Tahun 2018; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019; Perda Batam No.3 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Kurikulum Muatan Lokal Tulisan Arab Melayu, Seni Budaya Melayu, dan Bahasa Inggris pada Jenjang Pendidikan Dasar Sederajat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup serta ketentuan lain dari Kurikulum tersebut
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2022.
43 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Guru
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022.
Materi pokok : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Parameter, Indikator, Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022.
Jumlah halaman : 9 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat