Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non fisik di Kabupaten Sambas telah diatur dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.40 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2011, Uu No.23 Tahun 2014, PermendesPDTT No.2 Tahun 2015, Permensos No.28 Tahun 2018, Permenkes No.3 Tahun 2019, kepmensos No.146 Tahun 2013, Perda No.2 Tahun 2017, Perbup No.11 Tahun 2014, Perbup No.6 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 5 Peraturan Bupati Sambas No.6 Tahun 2019;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu
ABSTRAK:
Bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu dukungan bagi ibu untuk memberikan pemberian Air Susu Ibu kepada bayi. Fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu perlu digalakkan guna memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan Air Susu Ibu Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian ASI ekslusif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 46 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008; Surat Menteri Kesehatan Nomor 872/menkes/XI/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, dukungan program ASI eksklusif, ruang ASI, pembinaan dan pengawasan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 Nomor 377
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2019 di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan beserta jaringannya maupun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan.
PP No. 111 Tahun 2013
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Prinsip Pemanfaatan dana Jaminan Perwalinan c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu memberikan pelayanan yang bermutu. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga Rumah Sakit dituntut memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan perlu menyusun standar pelayanan minimal rumah sakit.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: ndang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES /SK/II/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, SPM RSUD, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Lamp 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2019
PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK:
Malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, megurangi produktifitas, dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target Eliminasi MAlaria di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021, dipandang perlu adanya suatu pedoman percepatan eliminasi malaria. Berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Selatan.
Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2011. KepMenkes No. 293/MENKES/SK/IV/2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Selatan dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Tujuan Eliminasi Malaria c. Target, Sasaran dan Indikator d. Penetapan Teknis Kegiatan Malaria Menuju Pencapaian Eliminasi e. Pembentukan, Kedudukan, dan Organisasi Tim Penilai Eliminasi Malaria f. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai Eliminasi Malaria g. Peran Serta Masyarakat dalam Eliminasi Malaria h. Peran Serta Rumah Sakit i. Pendanaan j.Ketentuan Peralihan k. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Pulang Pisau secara penuh dan memenuhi syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016
tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau;
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 45 Tahun 2014
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dengan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan Dewan Pengawas;
3. Keanggotaan, Unsur dan Persyaratan Dewan Pengawas;
4. Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas;
5. Kewenangan Dewan Pengawas;
6. Larangan Dewan Pengawas;
7. Rapat dan Pelaporan;
8. Masa Jabatan Dewan Pengawas;
9. Dewan Pengawas Pengganti Antar Waktu; dan
10. Sekretaris Dewan Pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
UU No 23 Th 2000; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 47 Th 2016; Perpes No 32 Th 2014; Perpes no 82 Th 2018; Permenkes No 71 th 2013 yang telah diubah Permenkes No 5 Th 2018; Permenkes No 21 Th 2016; Permenkes no 52 Th 2016 yang telah diubah Permenkes No 6 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Pelayanan Kesehatan Dengan Pembayaran Non Kapitasi; 4. Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jkn; 5. Pemanfaatan Dana Non Kapasitas; 6. Monitoring dana Evaluasi; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2001.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sektor Swasta di Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan peran serta masyarakat secara aktif. Pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal, perlu mengikutsertakan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Tahun 1963; UU No. 2 Tahun 1966; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1997; PP No. 72 Tahun 1998; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2014; PERMENKES No. 161 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, prinsip pelayanan kesehatan swasta, penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, bentuk pelayanan swasta, sistem pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, perizinan, rekomendasi, sertifikat dan tanda terdaftar, prinsip dan besaran tarif retribusi, masa berlaku izin, peranserta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pemberian insentif retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggungg Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada pusat Kesehatan Masyarakat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Bab IV Pasal 6, perubahan Bab VI Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 diubah.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
