Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 49 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2011/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2008 dicabut
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 49 Tahun 2011
Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2011/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2010 ;
b. bahwa sehubungan adanya perbaikan pada beberapa pasal yang disesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perbaikan rincian tugas, fungsi dan tatakerja ;
1. UU No. 8 Tahun 1974 ;2. UU No. 23 Tahun 2009 ;3. UU No. 10 Tahun 2004
;4. UU No. 32 Tahun 2004 ;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. PP No. 38 Tahun 2007
;7.PP No. 41 Tahun 2007 ;8. Perda Kab Tanggerang No. 01 Tahun 2008 ;9. Perda Kab Tanggerang No. 08 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 2 dan pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 49 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Pamekasan No 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaannya;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2008 Nomor Seri D);
Peraturah Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
Budidaya dilaksanakan oleh petani sesuai dengan kaidah budidaya tembakau yang mengacu pada produktifitas, mutu, efesiensi dan kelangsungan usaha tani. Tata cara pelaksanaan budidaya tembakau sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 49 Tahun 2011
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2011/NO.49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Layanan Pengadaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan; Fungsi dan Tugas; Susunan Organisasi; Kepegawaian; Kesejahteraan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2011.
Jumlah Halaman: 14 hlm; Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 49 Tahun 2011
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Pembayaran Retribusi Melalui Penjaminan; Tata Cara Pemberian Keputusan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Penghapusan Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Retribusi Pada Pasar, Terminal, dan Objek Wisata di Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 49 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 12 Tatrun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daenah lGbupaten $leman Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana tglah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 24 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Halaman: 13 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 49 Tahun 2011
alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2011/NO.49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar
sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi clan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteti Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/ 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2011
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam angka memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman
teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
sistem dan prosedur mengelolaan barang milik daerah
UU No.5 Tahun 1960, UU No.6 Tahun 1991, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.8 tahun 2005, PP No.6 tahun 2006, PP No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006
Peraturan Bupati Tentang Sistem Dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten
Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Halaman 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
