Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tertentu
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak jenis tertentu dalam penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan atas rekomendasi Pemerintah Kabupaten Sleman; b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Bupati menetapkan besaran persentasi alokasi kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi untuk konsumen pengguna tertentu dari kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ditetapkan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; . Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penatausahaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPT Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPT Dinas Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012, telah ditetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
b. Bahwa dalam upaya tertib administrasi penatausahaan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan perlu diatur penerimaan dan penggunaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penatausahaan Penerimaan; Biaya Pelayanan Pada Puskesmas Dan Labkes; Penatausahaan Pengeluaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penatausahaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Halaman: 12 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Bidang Pendidikan Berupa Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa serta untuk memperoleh informasi tentang mutu pendidikan maka perlu diselenggarakan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah di setiap satuan pendidikan di Kabupaten Semarang;
bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di setiap satuan pendidikan di Kabupaten Semarang maka perlu diberikan bantuan dana;
bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran, berdaya dan
berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Bidang Pendidikan Berupa Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 36 Tahun 2012
KesehatanPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2012/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa pemanfaatan terhadap hasil retribusi atas pelaksanaan Peraturan
Bupati wonosobo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Peturriuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pacla Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium
Kesehatan Daerah agar pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat
mencapai hasil yang optimal maka perlu mengubahnya; bahwa trerclasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pacla hurtlf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peratuian Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan
Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan
Laboratorium Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2012.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 36 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa Pemkab Situbondo
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;
b. bahwa guna maksud sebagaiamana tersebut pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 15 Tahun 2004; 6. UU 32 Tahun 2004; 7. UU Nomor 12 Tahun 2011; 8. PP Nomor 28 Tahun 1972; 9. PP Nomor 9 Tahun 2000; 10. PP Nomor 79 Tahun 2005; 11. PP Nomor 38 Tahun 2007; 12. PP Nomor 39 Tahun 2007; 13. PP Nomor 41 Tahun 2007; 14. Perpres Nomor 106 Tahun 2007; 15. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 16. Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009; 17. Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012; 18. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 19. Perbup Situbondo Nomor 4 Tahun 2011.
Keanggotaan ULP Wajib ditetapkan untuk :
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara, maka perlu ditctapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud terscbut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Wilayah Kerja
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jepara dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 36 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring Dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2012.
19 halaman peraturan dan 26 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan mengenai Pajak Parkir. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 9 Tahun 2004; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 18 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang; Surat Pemberitahuan Pajak; Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Pajak; Tata Cara Penagihan Pajak; Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Banding; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan, dan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
59 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
