Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 664 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 35 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Upah Bagi Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Upah Bagi Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

Download file:

PERBUP-35-2016-UPAHHONORER.pdf

TENAGA HONORER - upah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/No. 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Upah Bagi Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka perlu menaikkan upah bagi Tenaga Honorer dimaksud; bahwa besaran upah bagi Tenaga Honorer sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 diubah.
4 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 32 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Kendal Tahun 2016 No 32_ocr.pdf

Kesejahteraan Sosial

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2016/NO.32

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa agar pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial terkoordinir dengan baik berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera, maka perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 50/HUK/2013; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146/HUK/2013; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 147/HUK/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal yang meliputi Pembentukan, Kedudukan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Jamian Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga

Abstrak

Desa Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup No 24 Tahun 2016 ocr.pdf

jaminan sosial-kepala desa-perangkat desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2016/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jamian Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi penerima jaminan sosial, jenis jaminan sosial, pemungutan dan penyetoran iuran, besaran iuran dan milai berlakunya iuran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 23 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penetapan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Penerima Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2016.pdf

Besaran Hibah dan Bantuan Sosial

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 231

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Penerima Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran hibah serta bantuan sosial dengan keputusan; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pernberiun nibuh dan bantuan sosial kepada penerima hibah perlu dibuat dauar penerirna dan besaran hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017; c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas. rnaka pErlu ditEiapkan dengan peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undanu-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 97); 21. Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 144)
BAB I KETRNTIJAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Abstrak

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2016 No 14_ocr.pdf

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang meliputi Asas Pemenuhan TJSLP, Bentuk Dan Tata Cara Pemenuhan TJSLP, Asas Pembentukan FP-TJSLP, Tata Cara Pembentukan FP-TJSLP, Sekretariat Bersama FP- TJSLP, Pembiayaan, Program Pemenuhan TJSLP, Bentuk Penghargaan, Tata Cara Dan Penilaian, Penominasian Dan Penetapan Perusahaan Yang Berhak Menerima Penghargaan TJSLP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Ciamis

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

1 TAHUN 2016 JUKNIS RASKIN TAHUN 2016 OK.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan

Abstrak

Kesehatan Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mengubah

Perbup Kab. Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan

Download file:

Perbup Nunukan 22-2015.pdf

Jaminan Kesehatan Nasional – Dana Kapitasi

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2015 (22)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan

ABSTRAK:

Dengan lahirnya Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu mengatur mekanisme pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN, sehingga perlu menetapkan PerBup tentang Perubahan atas PerBup Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1996; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.72 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013; Perpres No.32 Tahun 2014; Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2009; PerBup Nunukan No.27 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Pasal 2 ayat (9) PerBup Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan dihapus. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 PerBup Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang mengatur tentang pemanfaatan alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan pembagian jasa pelayanan kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015.
mengubah Peraturan Bupati Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan
10 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Kendal Tahun 2015 No 3_ocr.pdf

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD.2015/NO.15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal yang meliputi Program TSP, Tata Cara Penyampaian Program TSP, Pelaporan Dan Pemantauan, Penghargaan, Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
19 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2014_OCR.pdf

pemberdayaan

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD.2014/No.71

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014; bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal dapat berjalan dengan lancar maka perlu merubah Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, dst;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014, dalam hal ini yang diubah terletak pada Bab 3 yang berisikan Mekanisme Pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2014.
4 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 37 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2014 No 37_ocr.pdf

Bantuan keuangan

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD/2014/NO.37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pendidik wiyata bhakti pendidikan formal pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang berupa bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal; bahwa agar dalam pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2014 ini berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT