TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL - PEMBENTUKAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2022/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang–Undang 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan tim penerapan standar pelayanan minimal, tugas, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
ABSTRAK:
Bahwa penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah mengamanatkan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Lamp 78 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 guna
tersedianya pedoman dan acuan perencanaan, serta ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara
tentang Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah
(Renja OPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016 ; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, BAB III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2022
PERWALI Kota Bekasi No. 93 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi publik yang dimiliki wajib melindungi dari penggunaan yang tidak semestinya. Untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan melalui pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi yang diatur dengan peraturan Bupati. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Siber Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor18 Tahun 2016; PP Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perka Lamsaneg Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Lemsaneg Nomor 10 Tahun 2012; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016; Perbup. Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM.
BAB II PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH.
BAB III PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH.
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS.
BAB VI PENDANAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
-
VII bab, 35 Pasal ( 19 Hlm.)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa setiap perempuan dan anak memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara
1.Ketentuan Umum;
2.Hak Perempuan dan Anak;
3.Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
4.Peningkatan Kualitas Keluarga;
5.Pemenuhan Hak Anak;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
43
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. No. 2022/9, TLD. No. 117, LL Prov Papbar: 33 hal
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dacrah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tabun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Nomor1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Sasaran dan Kepesertaan;
Penganggaran dan Evaluasi;
Pembayaran Iuran; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Tahun 2022/ No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Uji Kompetensi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada
pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu
melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
secara seleksi;
b. bahwa agar kegiatan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama secara seleksi dapat berjalan dengan tertib sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perlu
menyusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
secara seleksi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 30 tahun 2019; PermenPAN dan RB No 15 Tahun 2019; PermenPAN dan RB No 22 Tahun 2021; Kep. BKN No 13 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Cara Mutasi Jabatan Pimpinaan Tinggi Pratama dengan Uji Kompetensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
ABSTRAK:
Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi serta dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Binjai, dibutuhkan suatu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk Kekerasan; Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga; Pencegahan; Pelayanan Terhadap Korban Tindak Kekerasan; Kelembagaan; Pemberdayaan; Kerjasama dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
12 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
