perbup - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 - 2018
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2012/No.39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk keterpaduan pelaksanaan
pembangunan perikanan yang berkesinambungan di
Kabupaten Banyumas maka diperlukan Rencana Induk
Pengembangan Kawasan Minapolitan;
bahwa rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan pengembangan kawasan yang bersifat
komprehensif dan multisektor bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan
Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Tahun 2013
- 2018
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18
Tahun 2011; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009
Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapoi Itan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 39 Tahun 2012
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang Dalam Wilayah Kota Wonosari
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2012/NO.25 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkot Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Wonosari
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang dengan
Kendaraan Bermotor Umum dan untuk menyesuaikan
perkembangan keadaan maupun tuntutan kebutuhan
layanan jasa angkutan penumpang umum, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan
Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan
Barang dalam Wilayah Kota Wonosari;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2012;
Materi Pokok: Penetapan
Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan
Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan
Barang dalam Wilayah Kota Wonosari;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak Parkir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah
serta mewujudkan kemandirian Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Pemungutan Dan Penetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Daerah; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Keberatan Dan Banding; Pengurangan Dan Keringanan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Kedaluwarsa Penagihan Pajak; Pemeriksaan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005
tentang Nilai Pasar Jenis Bahan Galian Golongan C
Jumlah Halaman: 30 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 39 Tahun 2012
PERBUP Kab. Sleman No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman no. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi
PERBUP Kab. Sleman No. 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dasar Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi; Persyaratan Dan Prosedur Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi, Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
Jumlah Halaman: 21 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu bentuk dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabµpaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 138 Tahun 2009 dan No 12 Tahun 2009, Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri No 93A Tahun 1996 dan No 17 Tahun 1996, Kepmenkes No 128 Tahun 2004, Kepmenkes No 666 Tahun 2007, Kepmenkes No 316 Tahun 2009, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, PerBup No 17 Tahun 2009
daftar tarif retribusi pelayanan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah ketentuan Lampiran Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2012/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, maka untuk ketertiban dan
kelancaran pelaksanaan perlu diatur Petunjuk
Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012.
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 38 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bandung No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Mengubah
PERBUP Kab. Bandung No. 52 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2012
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG KUANTAN SINGINGI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa untuk merealisasikan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis,
agamis, berbudaya dan sejahtera maka Masjid Agung Kuantan Singingi dan fasilitas pendukungnya sebagai asset Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi perlu difungsikan dan dikelola
dengan baik sebagai pusat pembinaan umat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 131.14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau; Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 131.14-406 Tanggal 31 Mei Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
Dalam peraturan ini berisi tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pengelola masjid agung Kuantan Singingi. Badan pengelola mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Idarah, Riayah, Imarah dan Remaja Masjid. Badan pengelola mempunyai fungsi mermuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengurusan masjid dan fasilitas pendukungnya, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelasanaan tugas secara rutin kepada bupati serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan badan pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 38 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DAN PERAIRAN DARATAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
