Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan telah dibentuk dewan pendidikan provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahunn2008 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2007, PP No.17 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2013, Pergub No.77 Tahun 2008,
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 55 Tahun 2012, Permendikbud No. 22 Tahun 2016, Permendikbud No. 24 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2019, Perbup No. 6 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nilai dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Pelaksanaan dan Tanggunjawab Pendidikan Anti Korupsi; Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Pengawasan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa komitmen nasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia serta mutu pendidikan perlu adanya pembinaan dan pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru ;
b. bahwa upaya peningkatan profsionalitas guru , Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal , satuan pendidikan wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesional berkesinambungan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , dipandang perlu menetapkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru dalam Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NAsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 TAhun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 9)
peraturan ini mengenai pembinaan dan pengembangan profesi guru . peraturan ini meliputi: ketentuan umum ; ruang lingkup ; kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi guru ; program induksi bagi guru pemula ; penilaian kinerja guru ; pengembangan profesional berkelanjutan ; sumber daya pendidikan ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
jumlah 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1976, Keputusan Menetri Pendidikan dan Kebudayaam Nomor 51 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM, TUJUAN PRINSIP DAN AZAS, KEGIATAN PPDB, KETENTUAN LAIN-LAIN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang
berintegritas dan bermartabat, perlu menanamkan nilai
nilai antikorupsi sejak dini; bahwa untuk optimalisasi penerapan nilai-nilai
antikorupsi, perlu adanya implementasi pendidikan
karakter antikorupsi kepada peserta didik pada satuan
pendidikan dasar sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
pada Satuan Pendidikan Formal, Pemerintah Daerah
segera mengimplernetasikan pendidikan karakter
antikorupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan
Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di
Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
10 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 47, BN2015/No.1820, KEMDIKBUD.GO.ID: 79 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa satuan pendidikan merupakan salah satu wahana strategis dalam rangka menciptakan sumber terdidik, menyuarakan kebaikan serta membekali generasi pribadi Menimbang daya manusia yang agar dapat berkarakter, menjadi berintegritas, dan bermoral;
bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Kabupaten Jepara peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Perlidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 ;
Peraturan Bupati ini mengatur Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Jepara meliputi Ruang Lingkup, Implementasi, Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Kerjasama, Publikasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pembiayayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk
pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil
dengan standar kompetensi jabatan dan rencana
pengembangan karier perlu pengembangan kompetensi
salah satunya melalui jalur pendidikan; bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen
kepegawaian yang terencana, terukur dan tertib
administrasi serta sebagai upaya meningkatkan standar
kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kebumen
perlu dengan segera mengatur ketentuan Tugas Belajar
dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri
Sipil; bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 85 Tahun
2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan
Belajar, Izin Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah
tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar
Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tugas Belajar, Pencantuman Gelar Akademik, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 85 Tahun 2013 dicabut.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanaman Nilai Karakter pada Satuan Pendidikan Formal
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka rnewujudkan bangsa yang
berbudaya rnelalui penguatan nilai-nilai religius,
jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif,
rnandiri, dernokratis, rasa ingin tahu, sernangat
kebangsaan, cinta tanah air, rnenghargai prestasi,
kornunikatif, cinta darnai, gernar mernbaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab,
perlu penanarnan nilai karakter pada Satuan
Pendidikan Formal;
b. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagairnana
dirnaksud dalarn huruf a merupakan tanggung
jawab bersarna keluarga, satuan pendidikan, dan
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penanarnan
Nilai Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
1. Undang-Undang Norn.or 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pernbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Norn.or 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah
Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasinal Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Penguatan
Pendidikan Karakter Pada satuan Pendidikan Formal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 782);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 12
Tahun 2013 tentang Sis tern Pendidikan Daerah
Kepulauan Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor
28);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
10 hal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 47, BN.2014/No.854, peraturan.go.id : 56 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat