PEDOMAN - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2021/No.95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan : Bahwa untuk menyediakan ,memberikann dan /atau menerbitkan informasi Publik sesuai kewenanagannya kepada pengguna/Pedoman Informasi Publik,serta untuk melaksankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan daerah ,maka Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu meenyusun Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 25 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 14 Tahun 208;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 61 Tahun 2010;Permendagri No 8 Tahun 2014;Perendagri No 3 Tahun 2017;Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013;Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017;Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021;Perda No 2 Tahun 2016;Perbup No 644 Tahun 2014;
Ddalam peraturan ini diatur mengenai Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabuppaten Ogan Komering Ilir,Ketentuan Umum,Penyelenggara Pegelolaan dan Pelayaan Informasi Publik,Kategori Informasi Publik,Tata cara layanan Informasi Publik,Laporan dan Evaluasi,Akses Informasi dan Dokumentasi Publik,Hak dan kewajiban,Pembiayaan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan program
penyelenggaraan statistik sektoral dan program
informasi dan komunikasi publik dapat terlaksana
dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan
dana Uang Persediaan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2021, perlu
ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang pada Dinas
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021,
disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang
harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Dan Program Informasi Dan
Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 185 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
maka perlu dilakukan Penyebarluasan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
b. bahwa untuk mendukung dan menunjang
penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana serta berdasarkan ketentuan Pasal 165
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, maka diperlukan
pengaturan agar dalam pelaksanaannya dapat
berjalan dengan efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6488);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (~mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4322);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bombana;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYEBARLUASAN PERDA OLEH PEMERINTAH DAERAH
BAB III PENYEBARLUASAN PERDA OLEH DPR
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung, Produsen Data tingkat daerah, serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip satu data Indonesia tingkat daerah, penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah, penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah, pendanaan, partisipasi lembaga pemerintah dan badan hukum publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 962
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Reklame Videotron
ABSTRAK:
a. Bahwa pemasangan dan penayangan videotron dapat dimanfaatkan sebagai media informasi publik;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan videotron perlu adanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan videotron; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Reklame Videotron.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 2009;
3. UU No 3 Th 2003;
4. PP No 55 Th 2016;
5. Perda Kab Kaur No 11 Th 2013;
6. Perda Kab Kaur No 5 Th 2014;
7. Perbup Kab Kaur No 16 Th 2020;
8. Perbup Kab Kaur No 29 Th 2020; dan
9. Perbup Kab Kaur No 84 Th 2020.
PENGELOLAAN REKLAME VIDEOTRON; KERJASAMA; PEMANFAATAN; MONITORING DAN EVALUASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 62 Tahun 2021
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD 2021/ No. 62
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai
nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak
Reklame, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pajak Reklame;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun
2013 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa keterbukaan informasi publik di Kalurahan diselenggarakan guna mewujudkan informasi publik yang partisipatif dan akuntabel dalam pemenuhan hak warga masyarakat dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Kalurahan, bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalurahan, perlu disusun kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019.
Materi pokok : Maksud dan tujuan, Pengelolaan informasi publik Kalurahan, tim pertimbangan, klasifikasi informasi, layanan informasi publik Kalurahan, jenis permohonan, persyaratan dan prosedur, pengajuan keberatan, keberatan dan penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 59 Tahun 2021
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Informasi Kampung Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Lampung Tengah Smart City dan Smart Village, perlu diatur tata kelola sistem informasi
kampung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Informasi Kampung Kabupaten Lampung Tengah;
UU Noi 28 Tahun 1959, UU No 11 Tahun 2008,, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014 , UU No 23 Tahun 2014, PP No 61 tahun 2010, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 1 Tahun 2016, Permendagri No 47 tahun 2016, PerMendagri No 20 Tahun 2018, PerMendesa TDT No 21 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 10 Tahun 2016
Peraturan Bupatu Tentang Tata Kelola Sistem Informasi Kampung Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Reklame diperlukan pegaturan jaminan bongkar.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan ini terdiri atas 6 (enam) bab 12 (dua belas) Pasal diantarnya membahas tentang : Ketentuan Umum; Penyelenggara Reklame; Penyelenggara Jaminan Bongkar; Tata Cara Penyetoran dan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar; Penataan Pengelolaan dan Pelaporan Pentausahaan Jaminan Bongkar; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan BAB V tentang Jaminan Bongkar Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 tentang petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 53 Tahun 2021
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember dapat berjalan secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu adanya Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Jember.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jember
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
