Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 105 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PEJABAT PENGELOLA BMD; BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BMD; BAB V PENGADAAN; BAB VI PENGGUNAAN; BAB VII PEMANFAATAN; BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB IX PENILAIAN; BAB X PEMINDAHTANGANAN; BAB XI PEMUSNAHAN; BAB XII PENGHAPUSAN; BAB XIII PENATAUSAHAAN; BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI; BAB XVI SENGKETA BMD; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
62 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kota Probolinggo Tahun 2020 No 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah; meliputi ketentuan umum; maksud dan tujuan; Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:
a. pejabat pengelola BMD;
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c. pengadaan;
d. penggunaan Barang;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan;
j. penghapusan;
k. penatausahaan;
l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m. p engelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
n. BMD berupa rumah negara; dan
o. ganti rugi dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 158
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tertib
administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah
di Daerah, perlu dikelola secara optimal; bahwa untuk memberikan perlindungan dan status
hukum setiap barang milik daerah, perlu dilakukan
pengaturan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, maka pengaturan
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolan
Barang Milik Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 33, perubahan ayat (2) Pasal 34, perubahan ayat (3) Pasal 36, perubahan Pasal 37, perubahan Pasal 38, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 54, perubahan Pasal 55, perubahan Pasal 56, perubahan huruf d ayat (2) Pasal 59, perubahan ayat (1) Pasal 64, perubahan huruf b ayat (2) Pasal 68, perubahan Pasal 70, perubahan Pasal 72, perubahan Pasal 75, perubahan Pasal 77, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 78, perubahan Pasal 79, perubahan ayat (1) Pasal 87, perubahan ayat (1) Pasal 92, perubahan ayat (2) Pasal 101, penghapusan Pasal 108.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 diubah.
30 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 5 Tahun 2021
CADANGAN PANGAN - PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 792
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang untuk mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di darah perlu pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup digunakan sesuai kebutuhan perlu menetapkan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota
PP No. 17 Tahun 2015; Permentan No. 65 /Permentan/OT.140/12/2010
Menetapkan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.37, TLD NO.169
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan kelembagaan dan untuk memperluas cakupan Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Tolitoli tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2012, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan 4 diubah; 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) angka Romawi I, angka Romawi II diubah, dan Angka Romawi III dihapus serta diantara Angka Romawi III dan Angka Romawi IV ditambahkan satu angka, yaitu angka Romawi IIIa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
8 halaman; Penjelasan 1 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pegelolaan barang Milik Daerah dan pasal 106 Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu Menetapkan Pedoman Teknis Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
dasar hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebgaimana telah di ubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.46 Tahun 1971; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; Permendagri No.5 Tahun 1997; Kepmendagri No.12 Tahun 2003; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah berapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Kepmendagri No.17 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.14 Tahun 2009; Pergub Provinsi Sulawesi Barat No.19 Tahun 2010.
dalam Peraturan Gubernur ini mengenai pengelola barang milik daerah dan penjualan kendaraan dinas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/apartur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik pemerintah Daerah sehingga diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2013.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sistematika;Ketentuan umum;Asas dan Tujuan Penggunaan;kebutuhan Dan Pemanfaatan;Tata Cara Dan Spesifikasi;Pemanfaatan dan Pengawasan;Ketentuan dan Saksi;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
