Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 134 Tahun 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD No. 48/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah No, 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bener Meriah No. 134 Tahun 2018
Peraturan yang diatur:
Peraturan Bener Meriah No. 48 Tahun 2019
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 48 Tahun 2017
BELANJA BANTUAN KEUANGAN - PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2017/ No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perdesaan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan
Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk
setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur
dengan Peraturan Bupati masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perdesaan Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber dan besaran, penerima bantuan keuangan, tata cara penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 48 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP BOALEMO NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2019/No. 789
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Boalemo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Boalemo, maka perlu merubah peraturan Bupati Boalemo Nomor 44 Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2010; UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.42 Tahun 1981; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018; Permendagri No.35 Tahun 2007; Keputusan Menteri Sosial No.84/HUK/1997; Keputusan Menteri Sosial No.19/HUK/1998; Keputusan Menteri Sosial No.25/HUK/2003; Perda Kab Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda No.1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020-2025
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan berdasarkan ketentuan Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten Tulunggagung Tahun 2018-2022;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 2 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 ; 6 . Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2008; 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2011; 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 81 Tahun 2014
Materi pokok: mengatur mengenai Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten Tulunggagung Tahun 2018-2022; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; sistematika; BAB I PENDAHULUAN
BAB II RISIKO BENCANA DAERAH
BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS
BAB IV RENCANA AKSI
BAB V PENGARUSUTAMAAN
BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBARUAN
RENCANA PENANGGULAN BENCANA
BAB VII PENUTUP ; pemantauan dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/No. 48 Seri E Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam upaya percepatan pengembangan dan
pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Purworejo,
Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan
bantuan keuangan bersifat khusus kepada
Pemerintah Desa untuk Program Percepatan
Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 ten tang Desa, peruntukan dan
pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat
khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi
bantuan; c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan bersifat
khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a berjalan efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, perlu menerbitkan
pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan
tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan
Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Ka bu paten Purworejo Nomor 22
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam
menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus;
b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa
dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan
Keuangan Khusus. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyaluran pengelolaan dan
pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus;
b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. asas dan prinsip;
b. penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban;
c. pemanfaatan;
d. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
e. verifikasi dan fasilitasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
Penurunan stunting telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting, namun perlu dilakukan penyesuain dengan kondisi saat ini untuk dijadikan pedoman bagi pernagkat dearah dan Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomr 36 Tahun 2009
UU Nomor 18 Tahun 2012
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 6 Tahun 2014
PP Nomor 69 Tahun 1999
PP Nomor 28 Tahun 2004
PP Nomor 33 Tahun 2012
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 17 Tahun 2018
Perpres Nomor 42 Tahun 2013
Permentan Nomor 43/Permentan/OT.1407/2010
Permendagri Nomor 63 Tahun 2010
Permenkes Nomor 155/Menkes/Per/XI/2011
Permenkes Nomor 033 Tahun 2012
Permenkes Nomor 26 Tahun 2013
Permenkes Nomor 75 Tahun 2013
Permenkes Nomor 1 Tahun 2014
Permenkes Nomor 23 Tahun 2014
Permenkes Nomor 28 Tahun 2014
Permenkes Nomor 41 Tahun 2014
Permenkes Nomor 88 Tahun 2014
Permenkes Nomor 21 Tahun 2015
Permenkes Nomor 51 Tahun 2016
Permendes Nomor 16 Tahun 2018
Permenkes Nomor 14 Tahun 2019
Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
-
ERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENURUNAN STUNTING
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 48 Tahun 2019
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Rembang No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Penganggaran ,Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan
Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
PERBUP Kab. Rembang No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2018 No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Rembang No. 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyesuaian ketentuan hibah, penghapusan ketentuan tertentu, serta penentuan besaran hibah untuk berbagai penerima, dengan implementasi mulai Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Rembang No. 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian HIbah dan Bantuan Sosial
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut :
PERPRES No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PERPRES No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PERPRES No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PERPRES No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PERPRES No. 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Status pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan berakhir dan status faktual Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia sehingga perlu dilakukan pengaturan pengakhiran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan pada masa pandemi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang pengakhiran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan Perpres ini, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan. Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 82 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 beserta perubahannya.
Segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di
Kabupaten Banyumas, dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi
Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian BLT DBHCHT, Kriteria Penerima BLT DBHCHT, Pendataan, Penyaluran dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
