Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 49
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubenur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
UU No.9 Tahun 1967
UU No.23 Tahun 2014
PP No.20 Tahun 1968
PP No.18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016
Pemendagri No.12 Tahun 2017
Perda Provinsi Bengkulu No.8 Tahun 2016
Pergub Bengkulu No. 49 Tahun 2016
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan , Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di
Bidang Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
15 halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 45, BN.2010/No.706, jdih.kemdikbud.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Universitas Islam Negeri - Fatmawati Sukarno - Bengkulu
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 45, LN.2021/No.124, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 46 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai pendirian Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar
kepada Pegawai Negeri Sipil adalah upaya
memberikan kesempatan untuk menempuh
pendiclikan lanjutan dalam rangka memenuhi
kebutuhan kompetensinya sebagai aparatur yang
berkualitas dan profesional;
b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pedoman Pemberian lzin Belajar /Tugas
belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan sumber
daya aparatur pemerintah daerah sehingga per1u
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati. tentang Tugas Belajar,
lzin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh
ljazah dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037l, sebag-aimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Baden Kepegawaian Negara Nomor
33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi
Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda
Tamat Belajar /Ijazah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUGAS BELAJAR
BAB III
IZIN BELAJAR
BAB IV
SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH
BABV
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
24 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 45 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Buku Teks Pelajaran Dan Buku Non Teks Pelajaran Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
ABSTRAK:
Bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga mendorong pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.19 Tahun 2005, Permendiknas No.19 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, Maksud dan Tujuan; pemilihan dan Penggunaan Buku Teks Di Satuan Pendidikan; Pengadaan, Penerbitan dan Distribusi Buku; Pendanaan; Pengawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Memberikan Penghargaan Dan Kesernpatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Memiliki Ijazah Setingkat Lebih Tinggi Untuk Dapat Naik Pangkat Sesuai Dengan Pendidikan Terakhir, Perlu Dilakukan Ujian Penyesuaian Ijazah. Bahwa Untuk Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Perlu Menetapkan Pedoman Pelaksanaannya.
Dasar Hukum Peraturan Ini; UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UUU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 97 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP no. 9 Tahun 2003.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Penyesuaian Ijazah, Persyaratan Umum, Tahapan Penyelenggaraan Ujian, Tata Cara Penilaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Program Beasiswa
ABSTRAK:
Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Program Beasiswa, perlu dilakukan penyesuaian sehingga penerima beasiswa dapat menjangkau ke seluruh lapisan; Berdasarkan pertimbangan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Program Beasiswa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.48 Tahun 2008; Perda Kaltim No.3 Tahun 2010; Perda Kukar No.15 Tahun 2010; Pergub No.45 Tahun 2011; Perbup Kukar No.7 Tahun 2014.
Program beasiswa diberikan: a. beasiswa kurang mampu; b. beasiswa berprestasi akademik dan non akademik; c. beasiswa penelitian; d. beasiswa kerjasama; dan e. beasiswa profesi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu dilakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil dan guru non pegawai negeri sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negara Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, PP Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011 Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan, Tujuan dan Sasaran, Mekanisme Pelaksanaan, Kriteria dan Pertimbangan, Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidik Misi Merdeka Belajar
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah
Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026
mengamanahkan pelaksanaan Program Beasiswa
Bidikmisi Merdeka Belajar;
b. bahwa agar pelaksanaan Program Beasiswa Bidik Misi
Merdeka Belajar dapat dilaksanakan secara tertib,
efektif dan efisien, maka perlu mengatur Pedoman
Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Merdeka Belajar;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
J angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
BAB III
SASARAN, KUOTA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI
BEASISWA BIDIKMISI MERDEKA
BAB IV
BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA
BAB V
SYARAT DAN WAKTU PEMBERIAN
BAB VI
TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI
BAB VII
KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI
BAB VIII
PENGANGGARAN
BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA
BAB XI
EVALUASI
BAB XII
PENGHENTIAN BEASISWA
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Literasi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan mutu pendidikan di Kab. Bogor dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu Panca Karsa maka perlu mementuk Perbup tentang Gerakan Literasi daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 43 Tahun 2007; Uu No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 tahun 2008; PP No. &4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 tahun 2017. PP No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2014; Pp No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Pp No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 tahun 2022; Permendagri No. 40 tahun 2007; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perda kab. bogor No. 12 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 4 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 3 tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Pembudayaan Gerakan Literasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
17 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
