Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi keija, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020.
Peraturan ini mengatur tentang seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan yaitu, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
61 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah pasal 19 ayat (2) tentang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada standar
barang, standar kebutuhan dan standar harga, maka perlu
ada standarisasi kebutuhan dan barang untuk
meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan Pembangunan di daerah;bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pemerintahan
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Pei atui an Presideu Nomoi 16 Tahuu 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penataan sarana dan prasarana kerja, standar barang dan standar kebutuhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa jaminan sosial bagi masyarakat penyadang masalah kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun1945 Pasal 34;
b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat penyadang masalah kesejahteraan sosail yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, maka Peemrintah Daerah dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 18 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 18 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Permenkes Nomor 1 Thaun 2012, Permenkes Nomr 59 Tahun 2016, Permenkes Nomor 12 Tahun 2017, Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, Permenkes Nomor 75 Tahun 2019, Permenkes Nomor 29 Tahun 2019, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penerima bantuan, pemberi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, tata cara pelaksanaan pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Belanja TIdak Terduga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran
belanja tidak terduga sesuai dengan Pasal 68, Pasal 69
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur petunjuk teknis
pembayaran belanja tidak terduga
UU No. 6 Tahun 1991, UU No. 23 Tahun 2014 , PP No. 12 Tahun 2019 , Permendagri No. 77 Tahun 2020 , PERDA No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Belanja Tidak Terduga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2021
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2022
UU No.6 Tahun 1991, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.104 Tahun 2021, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendagri No.119 Tahun 2019, Permenkeu No.205/PMK.07/2019, PeraturanLKPP No.12 Tahun 2019, PermendesaPDTT No.7 Tahun 2021, PERDA No. 8 Tahun 2016, PERDA No. 12 Tahun 2021, PERBUP No. 56 Tahun 2018,
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun
Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Halaman 39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 67 Tahun 2021
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan, pengangkatan dan pemberhentian RSUD Palmatak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati KKA Nomor 42 Tahun 2018
17 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan untuk melindungi fisik informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan, sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup; pedoman pengelolaan arsip inaktif; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
7 hlm, 1 lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 pada Pasal 1, Bab II, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 24, Pasal 26, Bab VI, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, PAsal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 46, Bab XII, Pasal 47, Pasal 48, Bab XIII, Bab XIV, Pasal 59 dan Lampiran. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 diubah.
93
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
