Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 45, BN 2015/ NO 1953; PERATURAN.GO.ID : 10 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
Peraturan Menteri Agama NO. 45, BN.2017/NO.1527,PERATURAN.GO.ID: 8 HLM
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.4 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Pembiayaan; ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
9 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa pemberantasan korupsi sangat penting untuk dilaksanakan melalui upaya pencegahan dengan mengimplementasikan pendidikan karakter sejak dini; bahwa pendidikan karakter harus dapat dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis danbertanggungjawab serta menciptakan manusia yang berkarakter, beradab dan antikorupsi; bahwa dalam upaya menciptakan manusia yang berkarakter, beradab dan antikorupsi sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai tindak lanjut dari implementasi penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor, maka perlu menyusun Perbup tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 30 tahun 2002; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2017; Permendikbud No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2013; Perbup Batang No 52 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang implementasi pendidikan karakter antikorupsi, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya untuk peningkatan pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Muara Enim dan mendukung Program Pembangunan Nasional di sektor Pendidikan unhrk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, makrnur dan beradab. Dalam rangka mencapai tujuan guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli,
mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan AntiKorupsi pada satuan pendidikan yang merupakan kewenangan Kabupaten Muara Enim. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Thaun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PERMENDIKBUD No. 79 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 23 Tahun 2015; PERDA No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota No. 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota No. 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
ABSTRAK:
Bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik,emosional, mental, sosial,dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya,bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas salah satu hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Dasar Hukum; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009,Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 165 Tahun 2012,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang,Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif,dengan sistematika,ketentuan umum,Ruang lingkup dan Karakteristik,pengelolaan,Kurikulum,Proses dan penilaian pembelajaran,Tenaga kependidikan,peserta didik,Sarana,Prasarana,media dan sumber pembelajaran,kerjasama,layanan bagi peserta didik,iklim sekolah,pembinaan dan pengawasan,pembiayaan,pusat sumber,tahap penyelengaraan,ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional; bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Balangan, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 120 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Maksud dan Tujuan serta Jenis Pemberian beasiswa;
3. Sasaran Pemberian beasiswa;
4. Pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
5. Persyaratan Penerimaan Beasiswa;
6. Mekanisme Penyaluran;
7. Pembatalan;
8. Pendanaan;
9. Pengawasan dan Evaluasi;
10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat