Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 41/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Pakaian Dinas ASN, terdiri dari :
a. PDH, terdiri dari :
1. PDH warna khaki;
2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam;
3. PDH batik/tenun/lurik.
b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
d. PDU;
e. PSL;
f. PDL, terdiri dari :
1. PDL bagi pegawai;
2. PDL bagi pegawai pada Perangkat Daerah tertentu.
g. Pakaian Dinas Khusus Operasional (PDKO) bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional oleh tenaga Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas;
h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Satpol PP;
b. Pakaian Khas Daerah;
c. Pakaian Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 41 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
ABSTRAK PERATURAN
petunjuk-pelaksanaan-kawasan-tanpa-rokok
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melmdungi mdividu dan masyarakat terhadap paparan asap rokok serta mewujudkan lingkungan hidup baik dan sehat perlu adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok,
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemenntah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2021 dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,
mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang memuat definisi dan tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dusun Sliper Ate Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Pasir Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ,perlu dilakukan pemekaran/Pembentukan dusun di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017,dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 55 Tahun 2017
Materi Pokok : Tujuan Pembentukan Dusun,dan Pembentukan Dusun,Luas dan Batas Wilayah Dusun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
Jumlah Halaman : 7 HLM ; LAMPIRAN : 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 40 Tahun 2022
APBD - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Biaya Dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Bab II huruf D angka I point J Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Masukan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014.
Standar Satuan Harga Biaya Dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan
yang berdaya guna dan berhasil guna, beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022
tentang Dana Insentif Kalurahan perlu dilakukan
penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun
2022 tentang Dana Insentif Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengubah ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 definisi, kategori penilaian kinerja, pembentukan tim verifikasi dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2022
TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - KECAMATAN - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2022/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2021, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta Eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1994; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, satker, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
35 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Bupati Mamuju Tengah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 106 tahun 2017; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/ MENLHK / SEKJEN / KUM.1/8/2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 1 TAhun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2019;
243 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 38 Tahun 2022
bahwa Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Bentuk dan Kriteria Inovasi; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten; Pendanaan; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
17 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta sebagai bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu mengatur Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanganan Pengadua Masyarakat dengan sistematika : Ketentuan Umum; Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat; Pengaduan Masyarakat; Kriteria dan Jenis Pengaduan Yang Ditindaklanjuti; Mekanisme Penyampaian Laporan; Tindak Lanjut; Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 111 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim yang memuat ketentuan umum; ruang lingkup; penetapan dan penegasan batas desa; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Mencabut PERBUP Kab. Muara Enim No. 36 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim
15 hlm, 1 lampiran 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
