Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 465 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 123 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggl (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggl (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008

Download file:

Pergub Jateng No 123 Tahun 2008.pdf

subsidi - pertanian - pupuk

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 123, BD.2008/No.123

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggl (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, telah ditetapkan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008; bahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama dengan adanya penambahan alokasi pupuk oleh Pemerintah, maka Peraturan Gubemur tersebut sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Nomor 09/Kpts/HK.31 O/C/09/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Realokasi Antar Provinsi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan DanHarga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Pennentan/OT.140/1'212007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-ag/Per/6/ 2008; Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan DepartemenPertanian Nomor 09/Kptsl HK.31 O/C/09/2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan beberapa ketetuan yakni mengenai perhitungan kebutuhan pupuk, peraturan mengenai teknis penggunaan pipik dan alokasi sebaran pupuk perjenisdiatur oleh dinas pertanian per kabupaten/kota, dan pencabutan Pasal 16.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2008.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 diubah
8 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download file:

Pergub Jateng No 13 Tahun 2007.pdf

subsidi - pertanian - pupuk

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2007/No.13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, dipandang perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahmuf adan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang KebutubanDanHargaEceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/ OT. 140/12/2006; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3.05/27/2004;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, peruntukkan pupuk bersubsidi, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.
19 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 di Jawa Tengah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download file:

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 50_ocr.pdf

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 50, BD.2006/NO.50

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 di Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Musim Tanam Tahun 2006 di Wilayah Kabupaten/Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR. 130/5/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR. 130/12/2005 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR. 130/02/2006 terjadi perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; bahwa berdasarkan bertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Di Jawa Tengah;
dasar hukum Pergub ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR. 130/12/2005 tanggal 26 Desember 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR 130/5/2006
materi pokok yang diatur dalam Pergub ini adalah tentang Perubahan Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun Anggaran 2006 Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006
5 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 41 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat

Abstrak

Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah

Perbup Kab. Malinau No. 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat.

Download file:

PerBup Malinau 41-2024.pdf

Subsidi Ongkos Angkut – Malinau – 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD 2024 (41)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan manfaat pemberian subsidi ongkos angkut bagi masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas transportasi orang dan barang, meningkatkan penyediaan barang pokok dan strategis bagi masyarakat, serta mengendalikan inflasi daerah; perlu menetapkan PerBup tentang Perubahan atas PerBup No. 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut Bagi Masyarakat.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendag No.53 Tahun 2020; Permenhub No.61 Tahun 2021; PerBup Malinau No.4 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan: Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7; Ketentuan ayat (1) Pasal 10; Ketentuan Pasal 11; Judul Bagian Ketiga Bab IV; Ketentuan Pasal 13; Ketentuan Pasal 14; Ketentuan Pasal 15; Ketentuan Pasal 16; Ketentuan Pasal 17; Ketentuan ayat (1) Pasal 18; di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Malinau No. 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat.
7 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Abstrak

Subsidi, PSO Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Download file:

Perbup Bintan No 17 Tahun 2024.pdf

tentang petunjuk pelaksanaan program subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat - perubahan kedua atas peraturan bupati bintan nomor 41 tahun 2021

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK:

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program subsidi bunga sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepala Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.41 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perbup Bintan No.41 Tahun 2021; Perbup Bintan No.50 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepala Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepala Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat
4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perumda Air Minum Tirta Sukma

Abstrak

Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Sukamara No. 31 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

Perbup No. 9 Tahun 2024 t...inum Tirta Sukma.pdf

dana subsidi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Tahun 2024 No. 9

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perumda Air Minum Tirta Sukma

ABSTRAK:

-bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perumda Air Minum Tirta Sukma Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perumda Air Minum Tirta Sukma Kabupaten Sukamara.
-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan; - Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; - Peraturan pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem Penyediaan Air Minum; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; -Peraturan Daerah Kabupaten sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara; - Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara.
Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perumda Air Minum Tirta Sukma
5 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Ogan Ilir No. 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah

Download file:

PERBUP NO. 02 TAHUN 2024 ...sidi Pasar Murah.pdf

subsidi-pasar murah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2024/NO.2, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok dan menstabilkan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi pasar murah serta dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi subsidi pasar murah sebagaimana dimaksud, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perindustrian No 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten untuk produsen, distributor dan/ a tau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen. Operasi Pasar Murah adalah operasi bahan kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi serta memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi clan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksanaan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok; Komoditas; Sumber Dana dan Alokasi Subsidi; Penetapan Harga, Besaran Subsidi dan Kupon; Persyaratan dan Tugas Penyedia Barang; Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah; Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 60 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi

Abstrak

Subsidi, PSO

Download file:

PERBUP NOMOR 60 - 2023.pdf

SUBSIDI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD. 2023/No. 60

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka membantu) masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya dengan harga yang lebih terjangkau, dipandang perlu melakukan operasi pasar dengan menyelenggarakan pasar murah bersubsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada semua Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pelaksana Pasar Murah Bersubsidi; Penerima Paket Dan Penetapan Penerima Paket Pasar Murah Bersubsidi; Enis Dan Harga Komoditas Serta Instrumen Yang Digunakan Pada Pasar Murah Bersubsidi; Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi; Pembiayaan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Subsidi Operasi Pasar Murah

Abstrak

Subsidi, PSO Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Purwakarta 57 2023.pdf

PEDOMAN - Subsidi - operasi - pasar - murah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD Kab. Purwakarta Tahun 2023 No.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Subsidi Operasi Pasar Murah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok pada Hari Besar perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Subsidi Operasi Pasar Murah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Subsidi Operasi Pasar Murah yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Lokasi dan Kuota Penerima Subsidi, Jenis Komoditi, Sumber Dana Alokasi Subsidi, Penetapan Harga, Kupon, Pernyaratan, Tugas, Fungsi Dinas dan Penyedia Barang, Mekanisme Pencairan Subsidi, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
7 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 55 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Subsidi, PSO

Download file:

PERBUP NO. 55 TAHUN 2023.pdf

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DARI APBD

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD. NO. 2023/684, LL KAB. MALTENG : 16 HALAMAN.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT