Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022; b. bahwa Peraturan Bupati Minahasa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022.
UU No. 29 tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERBUP No. 32 Tahun 2021.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2022
KEDUDUKANSUSUNAN ORGANISASI-TUGAS-FUNGSI-TATA KERJA-SEKRETARIAT-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2022/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang kedudukan, susuan organisasi, tugas dan fungsi, kelomopok jabatan fungsional, dan tata kerja dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 56 Tahun 2022
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan biaya penunjang
operasional Bupati dan Wakil Bupati yang
dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan
kegiatan khusus lainnya guna mendukung
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu
diatur mengenai Pedoman Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati
dan Wakil Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Biaya Penunjang Operasional. BAB II
RUANG LINGKUP. BAB III
PENGANGGARAN. BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN. BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN. BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 56 Tahun 2022
PENETAPAN - TARIF - LAYANAN - PADA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - INDRAMAYU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kab Indramayu Tahun 2022 No 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Darah Indramayu
ABSTRAK:
Bahwa tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu yang ditetapkan dalam Perbup Indramayu No. 12 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 21.a Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian, berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perbup No. 4 Tahun 2022.
Peaturan Ini Mengatur Tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramyu yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pelayanan, Tarif Layanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Non-Kesehatan, Kegiatan Non-Kesehatan, Tata Cara Penetapan Biaya Pasien yang Tidak Membayar Secara Tunai, Tata Cara Penetapan Biaya Pasien Peserta Asuransi Kesehatan, Kekeringan dan Pembebasan Tarif, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2022
keududukan-susunan organisasi-tugas-fungsi-tata kerja-sekretariat daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2022/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang kedudukan, susunan organisai, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja dari Sekretariat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 55 Tahun 2022
TATA CARA PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 76 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
serta dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai guna
menjamin optimalisasi dalam bekerja, perlu diatur Tata
Cara Pemberian Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian Cuti bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Sipil;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Sekretaris, Pejabat Pembina Kepegawaian, Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Cuti Aparatur Sipil Negara. BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN CUTI PNS
Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti. Bagian Kedua
Jenis Cuti. Bagian Ketiga
Cuti Tahunan. Bagian Keempat
Cuti Besar. Bagian Kelima
Cuti Sakit. Bagian Keenam
Cuti Melahirkan. Bagian Ketujuh
Cuti Karena Alasan Penting. Bagian Kedelapan
Cuti Bersama. Bagian Kesembilan
Cuti di Luar Tanggungan Negara. Bagian Kesepuluh
Ketentuan Lain Terkait Cuti PNS. BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN CUTI PPPK Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti. Bagian Kedua
Jenis Cuti. Bagian Ketiga
Cuti Tahunan.
Bagian Keempat
Cuti Sakit. Bagian Kelima
Cuti Melahirkan. Bagian KeenamCuti Bersama. Bagian Ketujuh
Ketentuan Lain Terkait Cuti PPPK. BAB IV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 55 Tahun 2022
perubahan-peraturan bupati kupang-besaran dan penggunaan alokasi-dana desa-kabupaten kupang-tahun anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022 yang
tertuang dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kupang Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kupang Nomor ... Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan
Bupati Kupang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali; banwa berdasarkan pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kupang Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022; Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Kupang Nomor 33 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kupang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun
Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kupang Nomor 53 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai perubahan kertas kerja perhitungan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kupang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022
4 halaman; 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 54 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Minahasa No. 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan untuk berusaha dengan memperhatikan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L), perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik Online Single Submission dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, maka perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PERPRES No. 10 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021; PERDA No. 4 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah, Pangan, Pertanian dan Peternakan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2022/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk rnenindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Petemakan, perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut diatas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2'7 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS;
KETENTUAN LAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
