PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.420 peraturan dalam 0,023 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 161 Tahun 1999
Dewan Maritim Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 161 Tahun 2017
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 162 Tahun 1998
Penunjukan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia Untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan Dan Pulau Sipadan Di Mahkamah Internasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Teritorial Indonesia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 162 Tahun 1967
Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pembina Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 162 Tahun 1999
Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1962
Susunan Baru Dan Regrouping Kabinet Kerja/Anggota Badan Pembantu Peperti

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan-keputusan Presiden no. 103/M tahun 1960 dan No. 105/M tahun 1960
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 163 Tahun 2014
Pembubaran Komite Ekonomi Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Sosial
  2. PERPRES No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional
  3. PERPRES No. 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1950
Pembentukan Panitia Kebudayaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2015
TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 411 Tahun 2016 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
Mencabut :
  1. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 83 Tahun 2013 tentang TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 164 Tahun 2014
Pembubaran Komite Inovasi Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional
  2. PERPRES No. 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan