TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN RIAU : (7/55/ 2019 )
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama
UUD Tahun 1984 Pasal 18 (Ayat) 6; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004 ; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 77 Tahun 2014; Permendagri Nomor 86 Tahun 2007; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015; Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam TA 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/NO. 8, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pergeseran kegiatan DAK Bidang Perumahan sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri PUPR 02 Tahun 2019 tentang petunjuk operasional peraturan penyelenggara dana alokasi khusus infrastruktur PUPR dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan agar dianggarkan kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Dalam Bentuk Hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini, disebabkan karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor yang dilakukan dalam bentuk Hibah umtuk dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Solok Tahun 2019 No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD TA 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan dinamisnya penyelenggaraan Pemerintahan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kab. Solok TA 2019
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017
APBD TA 2019 semula berjumlah Rp1.284.764.456.645,00 bertambah sejumlah Rp16.817.277.310,96 sehingga menjadi Rp.1.301.581.733.955,96
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2019
KRETERIA - PENERIMA - TAMBAHAN - PENGAHASILAN - PEGAWAI - BERDASARKAN - TEMPAT - TUGAS DI DAERAH - TERPENCIL (KURANG DIMINATI) PADA DINAS KESEHATAN - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kreteria Penerima Tambahan Pengahasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas di Daerah Terpencil (Kurang Diminati) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
a.Bahwa berdasarkan pasaI 39 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagai telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DaIam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai
negeri sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan;
b.bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat Desa
terpencil dan tidak diminati yang telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor
179/KPTS.DINKES/2016 tanggaI 07 Januari 2016;
c.bahwa untuk mendukung kineIja Medis, Paramedis
dan Non Paramedis yang bert~gas di daerah terpencil
atau kurang diminati perlJ diberikan tambahan
Penghasilan Pegawai;
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 8 Tahun 1974 ;UU No 32 Tahun 1992 ;UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 1 .Tahun 2004 ;UU No 23 Tahun 2014 ;sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ;Permendagri No 21 Tahun 2011;Perbup No 85 Tahun 2018
Materi pokok ;Ketentuan Umum ,Maksud Dan Tujuan,Krıterıa Penerıma Tambahan Penghasılan,Ketentuan Dan Persyaratan Pemberıan Tambahan
Penghasılan Berdasarkan Tempat Tugas,Besaran Pemberıan Tambahan Penghasılan
Berdasarkan Tempat Tugas,Prosedur Dan Tata Cara Pembayara,Pembıayaa,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
16 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGUMPULAN ZAKAT, ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON
ABSTRAK:
Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan infak, sedekah merupakan pengamalan ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah yang diambil dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon merupakan pranata keagamaan sesuai dengan salah satu Visi Kota Cirebon yang religius dan bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu mengatur pengumpulan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon dengan Peraturan Wali Kota Cirebon.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Penutup, Organisasi Pengelola Zakat, Mekanisme Pengumpulan dan Pengembangan, Pengaturan, Pendanaan, Koordinasi, Monitorinh,Evaluasi dan Pelaporan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
14 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No.27.1 Tahun 2018 ttg Standardisasi Harga Barang dan Jasa TA 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.
Materi pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Jumlah Halaman: 12 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Pedoman penyususunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menyatakan penyediaan anggaran untuk penangulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak.
Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana yang bersifat Earmark. DBH-SDA dan/atau DAK tambahan, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Revisi Alokasi DAK Bidang Pertanian yang terdiri dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai hasil rasionalisaasi berdasarkan Aplikasi Krisna tahun 2019.
UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU nomor 1 Tahun 2004, UU nomor 15 tahun 2004, UU Nomor 33 tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 24 Tahun 2005, PP Nomor 54 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 57 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2010, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 16 Tahun 2007, Permendagri Nomor 32 tahun 2011, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, Perda Nomor 1 Tahun 2007, Perda Nomor 13 tahun 2018, Pergub Nomor 21 tahun 2011, Pergub Nomor 47 Tahun 2018,
Penjabaran Anggaran pada Akun-akun
Pendapatan, belanja dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 47 Tahun 2018
-
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
