Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.321 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2013

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Di Kabupaten Tasikmalaya

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 17 Tahun 2013

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomoor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu

Desa

Download :
Perwal no. 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

pelaksanaan-perda-nomor-10-tahun-2012

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2013/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah nomoor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu

ABSTRAK:

ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Keluarahan Di Kecamatan Setu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 73 Tahun 2005; PP no 6 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 4 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 53 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Pengalihan Kekayaan Desa; 3. Penggunaan; 4. Kepegawaian; 5. Jenis Penghargaan; 6. Pembiayaan; 7. Penyelesaian Sengketa; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 17 Tahun 2013

Perubahan atas Perbub No 63 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Download :
17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 17 Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman no. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sleman No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Abstrak

Qanun Kabupaten Simeuleu No. 17 Tahun 2013

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN SIMEULUE

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Qanun 2013 Nomor 17.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2013

Qanun NO. 17, LD.2014/No.2

Qanun tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN SIMEULUE

ABSTRAK:

Adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Kabupaten Simeulue dan kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga dibentuk Majelis Adat Aceh;
UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 7 Tahun 2000; QANUN ACEH No. 4 Tahun 2003.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Pergantian Pengurus, Tata Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 17 Tahun 2013

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD Kab. SItubondo TA 2014

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP_17_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 17 Tahun 2013

PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA NO 17.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2013

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Ingertad

APBD Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA No. 017 Tahun 2013 Penyertaan Modal Pemerintah Dearah.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL DAERAH - PT BANK PERKREDITAN RAKYAT INGERTAD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/NO.29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Ingertad

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan dan pengernbangan kegiatan usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingertad sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan bidang perekomomian di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan penyertaan modal yang ditindaldanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingertad
UU No.27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.8 Tahun 2002; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.36 Tahun 2010; Perda Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2006; Perda Kutai Kartanegara No.6 Tahun 2007; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum penyertaan modal pemerintah ke dalam PT. BPR Ingertad; besaran penyertaan modal; pelaksanaan penyertaan modal; pengelolaan penyertaan modal; pengawasan; penerimaan daerah; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
8 halaman

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi

Mengubah :

Permenkumham No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

Download :
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013

Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Download :
Permenag Nomor 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2013.