Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.622 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Depok No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
PERDA Kota Depok No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Pergub Jateng No 20 Tahun 2011.pdf

Abstrak

program - millenium development goals

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2011/No.20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, RAD MDGs, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
4 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2011

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai No. 20 Tahun 2011

Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERWALI KOTA BINJAI NO.20 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 20 Tahun 2011

Pedoman Dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Desa

Download :
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Desa

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatanmasyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;bahwa pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010;Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor: 351.1/KMK.OW/2009, Nomor: 11/43/a/Kep.GBI/2009;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan;Kewajiban Dan Hak BUMDES;Pengelolaan;Pembinaan Dan Pengawasan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2011

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup No 20 Tahun 2011 ocr.pdf

Abstrak

SOTK

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2011/NO.233, LL KAB.KETAPANG: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 UU No.32 Tahun 2004, Uu No.33 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, Perpres No.8 Tahun 2008, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perka BNPB No.3 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Organisasi, Eselon dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2011.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 20 Tahun 2011

Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 20 Tahun 2011

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Izin Masuk Jalan Tertentu

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda.20-2011.Cabut Perda No.13-2003.Izin Masuk Jalan Tertentu.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2011

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian/Penggunaan Tanah Di Kota Banjar

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 20 Tahun 2011

Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
tabalong_2011_20_pajak-hotel.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui sumber sumber penerimaan khususnya berasal dari penyelenggara hotel perlu menetapkan Pajak Hotel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pajak Hotel Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama,Obyek Dan Subyek Pajak; Pengenaan, Tarif Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan Dan Kekeringan Pajak; Kadaluarsa; Sanksi Administrasi; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2011.