Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Bangli perlu memberikan
bantuan sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat di Kabupaten Bangli, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Bangli Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 67 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2013.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.41 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; perda kab.Boalemo No.2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup penggunaan belanja tidak terduga, pelaksanaan belanja tidak terduga, pencairan belanja tidaak terduga, pertanggungjwaban dan laporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah kabupaten Pati secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, perlu adanya penentuan status keadaan darurat bencana secara cepat dan tepat; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penetapan status darurat bencana untuk skala kabupaten dilakukan oleh bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana; Identifikasi Bencana; Pembinaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2013.
Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2010 dicabut
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2013
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Pati No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 tahun 2008
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2011dicabut
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan
Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, perlu
mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.
Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp2.245.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk 449 (empat ratus empat puluh sembilan) desa, sehingga untuk setiap desa menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2013
PEMBERIAN HONOR/BANTUAN KESEJAHTERAAN BULAN KETIGA BELAS
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honor/Bantuan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas Kepada Guru Wiyata Bhakti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama, Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan dan dalam rangka meningkatkan gairah kerja serta meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kontrak, guru wiyata bhakti dan tenaga tidak tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu diberikan honor/bantuan kesejahteraan bulan ketiga belas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honor /Bantuan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas Kepada Guru Wiyata Bhakti Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Tenaga Tidak Tetap Di lingkungan Dinas Pendidikan, dan Tenaga Kontrak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nornor 48 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Honor /Bantuan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas Kepada Guru Wiyata Bhakti Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Tenaga Tidak Tetap Di lingkungan Dinas Pendidikan, dan Tenaga Kontrak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 30 Tahun 2013
Penetapan Tarif Penumpang Umum Angkutan Pedesaan (Angdes) di Kabupaten Lebong
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kab. Lebong Tahun 2013 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Penumpang Umum Angkutan Pedesaan (Angdes) di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Berdasarkan Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 tentang penyesuaian harga BBM dan Permenhub No. PM 64 Tahun 2013 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan penumpang umum pedesaan, maka dipandang perlu menyesuaikan tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang antar kecamatan dalam Kab. Lebong dengan mobil penumpang umum. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 33 Tahun 1964, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 17 Tahun 1965, PP No. 20 Tahun 1968, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Kepmenhub No. KM 70 Tahun 1993, Perda Lebong No. 1 Tahun 2008, Keputusan Rapat Koordinasi Rabu 17 Juli 2013 di Ruang Rapat Bupati Lebong.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan tarif penumpang umum angkutan pedesaan (angdes) di Kab. Lebong. Dimuat tarif tersebut dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2013.
Peraturan ini terdiri atas 5 hlm. Lampiran : 1 Lamp.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
