STRUKTUR ORGANISASI - UNIT LAYANAN PENGADAAN - BARANG/JASA PEMERINTAH - KABUPATEN BATANG HARI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2012/NO.135
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Struktur Organisasi ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Struktur Organisasi ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari, meliputi: Maksud dan Tujuan; Kedudukan dan Fungsi ULP; Susunan Organisasi; Tugas dan Kewenangan ULP Serta Persyaratan dan Larangan Menjadi Anggota; Mekanisme dan Prosedur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2012.
11 hlmn; 2 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Noror 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pernerlntah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pemungutan Retribusi
Bab III Tata Cara Pembayaran Retribusi
Bab IV Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi
Bab V Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Bab VI Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
Bab VII Jenis Dan Bentuk Karcis Retribusi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2012.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelakanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetaplan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Noror 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Noror 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Normor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 25/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; .Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Darah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepana Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Noror 19 tahun 2011; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Telanis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
tahun 2013 merupakan pedoman teknis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013. Petunjuk Teknis Juknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
95 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu adanya rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; sehubungan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP NO 19 Tahun 2008
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 25)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara lebih
terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya
bagi kepentingan masyarakat dan bangsa; bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas
utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian,
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak
yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang
bersifat non struktural; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
dalam rangka mendukung perumusan prioritas dan berbagai
aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi perlu membentuk Dewan Riset
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kegiatan, organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 40 Tahun 2012
PENETAPAN BATAS WAKTU - PENERBITAN SURAT PENGESAHAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN - PEMBERIAN SANKSI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2012/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS WAKTU PENERBITAN SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN DAN PEMBERIAN SANKSI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 220 ayat (10) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Sanksi Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai Penetapan Batas Waktu Peneribitan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Pemberian Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban; Meliputi Tugas dan Kewajiban; Batas Waktu; Sanksi Keterlambatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa alokasi untuk pembayaran lampu penerangan jalan umum
melalui ADD belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga lampu
penerangan jalan umum di desa mengalami permasalahan dimana
terjadi pemutusan dan pembongkaran jaringan listrik oleh pihak
Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengundang reaksi dari
masyarakat maka perlu diberikan tambahan bantuan keuangan;
b. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a pertu menetapkan Peraturan· Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2012
Pasal I Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga keseluruhan Pasal 2
Passi II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2012.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
