Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bahwa untuk maksdu tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Uu No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Thun 2006; UU no. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Besar no. 2 Tahun 2006; Qanun Kab. Aceh Besar No. 4 tahun 2010; Perbup Aceh Besar No. 17 tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB, Fasilitasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2011.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2011
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Ketapang No. 60 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memupuk rasa disiplin dan meningkatkan kewibawaan serta lebih mendorong semangar kerja perlu disusun pedoman tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.53 Tahun 2010, Keppres No.18 Tahun 1972, Permendagri No.60 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pakaian Kerja, Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lainnya, Atribut Pakaian Kerja, Penggunaan Pakaian Kerja, Pemakaian Atribut dan Kelengkapan Pakaian Kerja, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2011.
Peraturan ini memiliki 14 halaman dan 24 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur kembali mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.9 Tahun 2003, PP No.53 Tahun 2010, Keppres No.17 Tahun 1984, Keppres No.68 Tahun 1995, Kepmenpan No. KEP/46/M.PAN/4/2004.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Hari dan Jam Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2011.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 11 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELEKSIAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG PERIODE TAHUN 2011 - 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2011
tanda nomor kenderaan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tanda Nomor Kenderaan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Tanda Nomor Kenderaan Dinas, Tanda Kenderaan Dinas Roda Dua.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2011.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2011
persyaratan dan tata cara pendftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Uatara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sejalan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.4 Tahun 1961; UU No.1 Tahun 1974; UU No.9 Tahun 1992; UU No.39 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.37 Tahun 2007; Perpres No.25 Tahun 2008; Keputusan Presiden No.88 Tahun 2004; Kepmendagri No.94 Tahun 2003; Permendagri No.10 Tahun 2005; Permendagri No.28 Tahun 2005; Permendagri No.16 Tahun 2006; Permendagri No.11 Tahun 2010; Permendagri No.12 Tahun 2010; Permendagri No.19 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil di kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pendaftaran penduduk, pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, pendaftaran peristiwa kependudukan, pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri, pencatatan sipil di wilayah kabupaten gorontalo utara, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pembetulan dan pembatalan akt pencatatan sipil, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 56 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ijin Cuti Bersalin atau Keguguran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa pemberian ijin cuti bersalin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
dan tenaga lainnya secara umum belum diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil (PNS); bahwa dalam rangka memperhatikan dan mempedulikan faktor
kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya yang
bersalin atau keguguran, serta untuk mewujudkan Keadilan dan
Kesetaraan Gender di Kabupaten Sragen perlu mengatur Tentang
Ijin Cuti bersalin atau keguguran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
dan tenaga lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen
Tentang Ijin Cuti Bersalin atau Keguguran bagi Calon Pegawai
Negeri Sipil dan Tenaga lainnya di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pejabat yang berwenang memberikan ijin, jangka waktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
