Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.955 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Bank Umum
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan BI No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum
Mencabut
  1. Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum
  2. Surat Edaran No. 11/30 UM/PU tanggal 27 Agustus 1963 perihal Penutupan Kantor Sdr. pada hari2 jang bukan Hari Raya Resmi atau Hari Minggu
  3. Surat Edaran No. 23/3/BPPB tanggal 13 September 1990 tentang Izin Perubahan Waktu Kerja
  4. Pasal - pasal yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha bank atas permintaan pemegang saham sendiri bagi Bank Umum yang tidak termasuk Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum
Download file:
Peraturan BI No. 11-1-PBI 2009.pdf
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan BI No. 17/19/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
  2. Peraturan BI No. 15/9/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
Mencabut
  1. Peraturan BI No. 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara
Download file:
Peraturan BI No. 10-13-PBI-2008.pdf
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BI No. 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
Diubah dengan
  1. Peraturan BI No. 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum
  2. Peraturan BI No. 5/24/PBI/2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang
Mencabut
  1. Surat Edaran kepada Direksi Bank No. 6/28/UPK, No. 6/29/UPK dan No. 6/30/UPK tanggal 13 September 1973 perihal Pemberian Kredit kepada Perorangan/Perusahaan yang Tidak Berdomisili di Indonesia
  2. Surat Edaran kepada Semua Bank di Indonesia No. 8/28/UPK tanggal 27 November 1975 perihal Pemberian Kredit kepada Perorangan ataupun Para Pengusaha yang Tidak Berkedudukan di Indonesia
  3. Surat Edaran kepada Semua Bank di Indonesia No. 11/3/UPK tanggal 22 April 1978 perihal Pemberian Kredit kepada Perusahaan Asing dalam Bidang Perdagangan
  4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Peserta Kliring di Jakarta No. 28/182/UPG tanggal 28 Maret 1996 perihal Penjelasan tentang Penggunaan Fasilitas Transaksi Pasar Uang antar Bank Sehubungan dengan Perubahan Jadwal Kliring
Download file:
Peraturan BI No. 3-3-PBI-2001.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pedoman Perilaku Manajer Investasi
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan OJK No. 43 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi
Download file:
Peraturan OJK No. 17 Tahun 2022.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Download file:
Peraturan OJK No. 2 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 2 Tahun 2020-Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Peraturan OJK No. 33 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 33 Tahun 2020_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
POJK 3-2018.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
pojk 10-2018.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.05/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
pojk 29-2018.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan OJK No. 1 /POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Download file:
POJK Nomor 36 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan