PERBUP Kab. Temanggung No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dari RSUD Kab Temanggung, maka Perbup Temanggung No 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal RSUD Kab Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Perbup Temanggung No 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Temanggung No 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal RSUD Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan internal RSUD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; UU no 36 Tahun 2009; UU no 44 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 53 Thaun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PermePAN No 28 Tahun 2004; PermenPAN No 02.M.PAN/1/2007; Permenkeu No 109/PMK.05/2007; PemnePAN No 102/M.PAN/1/2009; Permendagri No 6 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 79 Tahun 2007; Permenkes No 920/Menkes/Per/XII/1986; Permenkes No 159b/Menkes/SK/Per/II/1986; Permenkes No 10 Tahun 2014; Permendagri No 79 Tahun 2018; Kepmenkes No 228/Menkes/SK/III/2002; Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2008; Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes No 631/Menkes/SK/IV/2005; Perbup Temanggung No 28 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lignkup, maksud tujuan dan prinsip peraturan internal, peraturan internal korporasi, tugas keajiban dan wewenang pejabat pengelola, pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung, organisasi pendukung, pengelolaan sumber daya manusia, standar pelayanan minimal, pengelolaan keuangan, tarif layanan, pendapatan dan biaya, pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit, peraturan internal staf medis (medical staff by laws), nama, tujuan, tanggung jawab, pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali, kategori staf medis, kewenangan klinis, pembinaan, pengorganisasian staf medis dan komite medis, pemberhentian staf medis, kerahasiaan dan informasi medis, pengawasan dan evaluasi, peraturan internal staf keperawatan inursing staff by laws, kewenangan klinis, delegasi tindakan medik, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 dicabut.
59 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 77 Tahun 2019
PERBUP Kab. Paser No. 29 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER
PERBUP Kab. Paser No. 15 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Paser tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016; Perbup Kab. Paser No.45 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Puskesmas, UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Mencabut
1. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2016;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2016;
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 34 Tahun 2016.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Berdasarkan peninjauan terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan tarif. UU No.28 Tahun 2009 Pasal 155 ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.7 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat, termasuk juga diatur tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan
Masyarakat yang mengalami perubahan ditetapkan dalam pasal 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati
adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
yang akan menerapkan status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah guna keleluasaan dalam
pengelolaan keuangan dalam penerapan bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan Rumah Sakit Umum
Daerah Kayen Kabupaten Pati, perlu adanya pola tata
kelola sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan
tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten
Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: (1) Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD
Kayen Kabupaten Pati merupakan peraturan internal
rumah sakit, yang di dalamnya memuat :
a. kelb. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.
(2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.embagaan;
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD
Kayen Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
PENDAHULUAN
KELEMBAGAAN
PROSEDUR KERJA
PENGELOMPOKAN FUNGSI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM AKUNTABILITAS
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta memperhatikan Lampiran Permenkes No.28 Tahun 2014 ketentuan Bab V huruf D angka 2) huruf b) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; Permenkes No.28 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.7 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pengelolaan Pendapatan dan Penganggaran; Penggunaan Dana; Pertanggungjawaban; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produk Daging dari Hewan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keamanan segala
urusan yang berhubungan dengan Hewan dan
produk olahan Hewan yang secara langsung atau
tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia,
maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan
masyarakat Veteriner di Kabupaten Karanganyar; bahwa dalam rangka menjamin keamanan Pangan
dan pencegahan Zoonosis maka Pemerintah Daerah
perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan
produk Pangan dari Hewan; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Penjualan Produk Pangan dari Hewan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pelaksana Pengawasan
Bab V Pembiayaan
Bab VI Larangan
Bab VII Sanksi Administrasi
Bab VIII Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan
oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu
sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan,
yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status
gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional,
spiritual,perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini secara holistik integratif diperlukan dukungan
unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan
Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik Integratif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip-prinsip dan bentuk penyelenggaraan PAUD HI, Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Gugus Tugas, Rencana Aksi Daerah PAUD HI, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas
nasional sebagai upaya penurunan stunting perlu
dilakukan dengan pendekatan multisektor melalui
sinkronisasi program kegiatan di tingkat pusat dan
daerah secara cepat, akurat, transparan, dan
akuntabilitas;
b. bahwa kejadian stunting pada anak berusia di bawah
5 (lima) tahun akibat dari kekurangan gizi kronis
masih bayak terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor di antaranya faktor lingkungan dan faktor
keturunan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam kegiatan
peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya
manusia masyarakat diperlukan pengaturan mengenai
percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013
Terdiri dari 22 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, pilar, lingkup, sasaran dan kegiatan, pendekatan, edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi, penelitian pengembangan, peran serta, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
mengatur mengenai percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
Bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) berdampak pada kesakitan, kecacatan dan kematian dan memerlukan pelayanan kesehatan jangka panjang dengan beban biaya yang besar. Dalam rangka upaya eliminasi penularan HIV perlu dilakukan penanggulangan yang terintegrasi, komprehensif berkesinambungan, efektif dan efisien, juga untuk melindungi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) dari stigma dan diskriminasi serta meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat, maka perlu adanya pengaturan terkait melalui Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 02/ PER/ MENKO/ KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke anak; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
Dalam Perbup ini diatur mengenai: definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Perbup; maksud dan tujuan disusunnya Perbup ini; kebijakan, strategi, dan kegiatan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, pemeriksaan diagnosis HIV, konseling bagi orang yang telah melakukan tes HIV; pengobatan, perawatan, dukungan dan rehabilitasi bagi terinfeksi HIV dan AIDS, surveilans/pemantauan dan mitigasi dampak atas kasus HIV dan AIDS; sumber daya kesehatan bagi ODHA; peran Pemda, masyarakat, ODHA, dan lintas sektor dalam penanggulangan HIV dan AIDS; Komisi Penanggulangan AIDS; pencatatan, pelaporan, dan pembinaan atas kegiatan penanggulangan HIV AIDS; serta sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 73
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur sistematika pengelolaan BLUD, antara lain:
a. BAB I PENYUSUNAN RSB BLUD PUSKESMAS;
b. BAB II PENYUSUNAN RBA BLUD PUSKESMAS;
c. BAB III PENYUSUNAN DPA BLUD PUSKESMAS;
d. BAB IV PROSEDUR PENATAUSAHAAN BLUD PUSKESMAS; dan
e. BAB V PROSEDUR AKUNTANSI, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BLUD PUSKESMAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
78 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
