Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 195 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa uraian tugas Badan Kepegawaian Daerah telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Badan Kepegawaian Daerah;
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Badan Kepegawaian Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 162
Seri D)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati No. 195 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 87 Tahun 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN RADIO BASE STATION (RBS) DI KABUPATEN SEMARANG
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, BD.2011/NO.87
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan bertambahnya penduduk setiap tahun maka kebutuhan akan area pemukiman dan area untuk penempatan menara semakin bertambah demikian juga penggunaan layanan seluler juga semakin bertambah;
bahwa dengan meningkatnya aktivitas penduduk maka kebutuhan akan informasi dan komunikasi baik secara kuantitas maupun kualitas juga semakin meningkat;
bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan penyediaan layanan serta mengingat masih ada beberapa daerah di Kabupaten Semarang yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi (bank spoij karena kekuatan signal yang sangat buruk atau k1ecil maka perlu adanya penambahan titik-titik koordinat atau penempatan Radio Base Station (RBS);
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di Kabupaten Semarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomar 20 Tahun 1995; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Namer 21 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomar 11 Tahun
1997; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupatein Semarang Namer 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten .Semarang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupatein Semarang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diattur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) Di Kabupaten Semarang yang meliputi
Penempatan Dan Ketinggian RBS, Rekomendasi RBS, Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan Rbs, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di Kabupaten Semarang dicabut.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2011
perbup - RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2012 -2022
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 86, BD.2011/No.86
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2012 -2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, siapapun dilarang mempekerjakan
dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang
terburuk; bahwa praktek mempekerjakan anak sebagaimana
dimaksud pada hun.lf a, dapat merendahkan harkat
dan martabat manusia khususnya anak-anak,
merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang
secara wajar dan berdampak buruk pada
perkembangan tisik, psikis, dan moral anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan huruf b, maka per1u segera
mengambil langkah-langkah melalui arah kebijakan
penghapusan segala bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pertu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
26 Tahun 2009
Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2012 -2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2011
URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS KESEHATAN
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 86, BD.2011/NO.86
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.61 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kesehatan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur
Organisasi Terendah Dinas Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
Mengubah Perbup Kulon Progo No.61 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kesehatan
Jumlah Halaman: 23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 86 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mengatur penandatanganan
dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
bahwa agar pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lebih efisien dan
lebih cepat pelayanannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010;
Materi Pokok: Penandatanganan Dokumen Kependudukan; Penandatanganan Akta Catatan Sipil; Legalisasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 5 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 86 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan agar mereka tetap memenuhi rasa percaya diri serta tidak dikucilkan dalam masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan ban.tun hibah untuk penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu dan yang pemah atau sedang menderita penyakit kronis (Kusta, TBC dan Stroke) ;
bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan.pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daetah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC DAN Stroke) Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 85 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD - RSUD) Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dannyata perlu menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di RSUD Kab Temanggung sebagai BLUD; bahwa berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP no 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (PPK - BLU) maka perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan keuangan BLUD - RSUD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 23 tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 71 Thaun 2010; Perpres No 54 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkeu No 09/PMK.02/2006; Permenkeu No 10/PMK.02/2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, Kekuasaan pengelolaan keuangan dan pejabat pengelola BLUD-RSUD, pendapatan dan belanja, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pembinaan danpengawasan, remunerasi, evaluasi dan penilaian kinerja, penyelesaian kerugian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 85 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Keburnen
Nomor 14 Tahun 2010 ten tang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo
Kabupaten Keburnen menyatakan bahwa bagian Laba Bersih untuk
Dana Kesejahteraan diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah omor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah omor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besarnya Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen adalah 10% (sepul uh pcrsen) dari Laba Bersih Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen setelah dikurangi pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 85 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen kepada Camat di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif
dan efisien perlu memperhatikan kebutuhan
masyarakat; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan dan melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen
kepada Camat di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat, pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan, pelaporan dan pembinaan, tim monitoring dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nilai-NIlai Dasar Bagi Pegawai; Kode Etik Pegawai; Majelis Kode Etik; Tugas dan Kewajiban Majelis Kode Etik; Pelanggaran Kode Etik; Penegakan Kode Etik; Kewajiban Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi Moral; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2011.
Jumlah Halaman: 13 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
