Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes)/Kelurahan di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas nilai tambah
dan mutu basil produksi kegiatan masyarakat serta
mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat
dituntut memiliki kemampuan untuk mengikuti
perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan
daya saing usaha basil produknya guna peningkatan
kesejahteraannya;
b. bahwa dalam rangka pengembangan dan
pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan
kebutuban guna meningkatkan kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya
meningkatkan akses masyarakat terbadap Teknologi
Tepat Guna (TTG);
c. bahwa untuk tercapainya pengembangan dan
pemasyarakatan teknologi tepat guna, diperlukan adanya
Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi
Pedesaan (Posyantekdes)/Pos Pelayanan Teknologi Tepat
Guna (Posyantek);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud buruf a, buruf b dan buruf c perlu
menetapkan peraturan Bupati Tentang Pedoman
Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan
Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) /
Kelurahan di Kabupaten Kolaka
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
176,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5922 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih
Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan
Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 ten tang
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor O 1 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
Kolaka;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016
Nomor 5).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
PENGORGANISASI
BAB IV
KEGIATAN
BAB V
PEMBINAAN
BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
BAB VII
PENDANAAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2020
REKOMENDASI – IZIN – TATA – RUANG – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REKOMENDASI IZIN TATA RUANG KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Nias Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nias Selatan, perlu diatur rekomendasi pemanfaatan ruang yang ditetapkan Bupati Nias Selatan; bahwa dengan adanya perkembangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Nias Selatan yang sangat pesat, dinamis, dan kompleks, diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579 Tahun 2014, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_4 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, REKOMENDASI TATA RUANG, TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN TATA RUANG (Permohonan Rekomendasi Izin, Rekomendasi Izin Bupati, Rekomendasi Izin Ketua TKPRD, Penelitian Dokumen dan Survei Lapangan, Rapat Teknis dan Sidang Pleno, Masa Pemberlakuan Izin), KETERANGAN RENCANA KERJA (KRK (Ketentuan Pemberian KRK, Tata Cara dan Persyaratan Pemberian KRK), PELAPORAN, PENDANAAN, LARANGAN, PENCABUTAN REKOMEDANSI IZIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
35 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kebijakan strategi dan kebijakan aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan khususnya di Kabupaten Kutim,
diperlukan landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu di wilayah Kabupaten Kutim; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian Layanan Publik Tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2016
Tata cara konfirmasi status wajib pajak daerah dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu. Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu Pasal 4, wajib memiliki NPWPD. Setiap orang pribadi atau Badan pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD, terlebih dahulu mendaftarkan kepada Bapenda untuk penerbitan NPWPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: Perbup Kutim No. 21 Tahun 2018
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Perpres No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 39 Tahun 2019, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Data; Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak; Penyelenggaran Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak; Pemanfaatan Data; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin pemenuhan Jeni dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permensos No 9 Tahun 2018; PermenPUPR No 29/PRT/M/2018; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Permn=endagri No 101 Tahun 2018; Permendagri No 114 Tahun 2018; Permendagri No 121 Tahun 2018; Permenkes No 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal, koordinasi penerapan SPM, pembiayaan, pengendalian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang prima di Kabupaten Landak; perlu disusun aturan perilaku dan kode etik dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam Peraturan Bupati.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 1999, Perbup No. 29 Tahun 2018, Perbup No. 51 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Landasan Kode Etik; Kode Etik Pelayanan Publik; Budaya Pelayanan; Penghargaan; Pengawasan dan Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 53 Tahun 2020
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam mem berikan layanan publik tertentu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP RI No. 24 Tahun 2018; PP RI No. 42 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab Pohuwato No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Pohuwato No. 1 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 3 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak, tata cara pelaksanaan KSWP atas jenis layanan publik tertentu, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 52 Tahun 2020
Penanaman Modal dan Investasi-Perizinan, Pelayanan Publik-Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kinerja birokrasi pemerintah daerah dibidang perizinan yang efisien, efektif, berkualitas dan transparan, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang; Berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMENDAGRI No. 138 tahun 2017 tentang Penyelenggara Terpadu Satu Pintu, dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemda wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 tahun 2014; Perpres No. 91 tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; Perda Kab. Tulang Bawang No. 06 Tahun 2012; Perda Kab. Tulang Bawang No. 08 Tahun 2016; Perda Kab. Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016; Perbup Kab. Tulang Bawang No. 62 Tahun 2016; Perbup Kab. Tulang Bawang No. 20 Tahun 2020.
Ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis layanan; standar operasional prosedur pelayanan perizinan; monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
