Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Hulu Sungai Selatan No. 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD/2024/NO.11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dkepada Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN; PEMBERIAN TPP ASN; PENILAIAN TPP ASN; DISIPLIN KERJA; PRODUKTIVITAS KERJA; PERHITUNGAN TPP ASN; PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENUNDAAN TPP; PENDANAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024
Perbup Kab. Kulon Progo No. 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Kulon Progo No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 97 Tahun 2023 telah diatur
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah bahwa Pergeseran anggaran antar
organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
163 dilakukan melalui perubahan Perda
tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran
antar obyek belanja dan/atau antar rincian
obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 dilakukan melalui perubahan
Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3)
Pergeseran anggaran antar obyek belanja
dalam jenis belanja dan antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA
SKPD, ayat (5) Perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam
rancangan Perda tentang perubahan APBD
atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditampung dalam laporan
realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan
perubahan APBD atau b. pergeseran dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang
perubahan APBD dan ayat (7) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran
diatur dalam Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa penambahan pendapatan
di
Pendapatan Dana Transfer Umum pada
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah
Provinsi, penuangan anggaran bersumber
Pendapatan Dana Transfer Umum pada
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah
Provinsi, penyesuaian Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah,
penggeseran Belanja Tidak Terduga,
penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
bersumber DAK, pergeseran antar rekening,
perubahan uraian dalam sub rincian objek
belanja OPD, perubahan antar rincian objek
belanja OPD, dan perincian sasaran
calon penerima hibah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 ;;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2021 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2023 ;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97
Tahun 2023 ;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah
Rp1.805.708.185.937,00 bertambah sebesar Rp8.300.000.000,00 menjadi
Rp1.814.008.185.937,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Tahun 2024 No. 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ketentuan
mengenai pengaturan operasional tata cara
penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2021tentang Pembentukan danSusunan
Organisasi Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Penggunaan KKPD;
3. Pengelola KKPD;
4. UP KKPD;
5. Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD;
6. Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD;
7. Biaya Penggunaan KKPD;
8. Monitoring dan Evaluasi; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
33 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Tahun 2024 No. 187
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Murung Raya yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan infrastruktur oleh Perangkat Daerah;
bahwa untuk memberikan pedoman dan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan infrastruktur oleh Perangkat Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan ini mengatur Petunjuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap paket pekerjaan konstruksi pada SKPD melalui aplikasi SISAPAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
18 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Tahun
Anggaran 2024 serta beberapa rekening belanja
yang bersifat wajib dan mengikat pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang mengalami
kekurangan penyediaan anggaran, perlu
melakukan pergeseran anggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan
antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar
kelompok, antar jenis, antar objek dalam jenis
yang sama, antar rincian objek dalam objek yang
sama dan antar sub rincian objek dalam rincian
objek yang sama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor
40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2023 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 9
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 40
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2023 Nomor 42);
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR
40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kententuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2024
Belanja Bantuan Stimulan Rumah Bagi Korban Bencana Alam
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Tahun 2024 No. 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Belanja Bantuan Stimulan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana merupakan salah satu prioritas dalam penanggulangan bencana, sehingga diperlukan pemberian bantuan secara cepat dan tepat sasaran;
bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan stimulant rehibilitasi rumah bagi korban bencana alam di Kabupaten Barito Selatan, maka perlu diatur pedoman teknis dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Stimulan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan ' Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Kegiatan Bantuan Rumah Korban Bencana;
Bab III: Kriteria, Persyaratan Dan Penetapan Penerima Bantuan;
Bab IV: Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban;
Bab V: Sanksi Administratif;
Bab VI: Ketentuan Lain-Lain;
Bab VII: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
48 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2024
Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat
Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 39 Tahun 2007; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 15 Tahun 2023; PERDA NO 12 Tahun 2016; PERDA NO 8 Tahun 2020; PERDA NO 6 Tahun 2023; PERBUP NO 4 Tahun 2022; PERBUP NO 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.2.6/2070/OTDA, Hal Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023; Perbup Lebak Nomor 104 Tahun 2023; Perbup Lebak Nomor 97 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak Nomor 9 Tahun 2024.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab III Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab IV Pengawasan Internal Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
13 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
