Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.956 peraturan dalam 0,035 detik

Qanun Kabupaten Simeuleu No. 1 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pennyertaan Modal Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Qanun Nomor 1 Tahun 2012 (1).pdf

PENNYERTAAN MODAL KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

2012

Qanun NO. 1, LD.2012/No.1

Qanun tentang Pennyertaan Modal Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Simeulue No. 22 Tahun 2002.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggaran, Bentuk, Jumlah Penyertaan Modal pada PDKS, Pencairan Dana Penyertaan Modal pada PDKS, Pertanggung Jawaban Penyertaan Modal, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2012.
-
-
7 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Download file:

Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 100 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

permen_no.64_th_2012.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Download file:

permen_no.52_th_2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Download file:

2023pmkeuangan174.pdf

investasi

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 174, BN.2023 (1118)/53 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan transaksi, proses bisnis pengelolaan keuangan negara, clan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi clan pelaporan keuangan investasi pemerintah, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah; b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang• Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi clan pelaporan keuangan negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, SAIP, UAKPA BUN, proses akuntansi penyertaan modal, laporan keuangan UAKPABUN, UAIP, pernyataan tanggung jawab,

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
281 hlm

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

2023pmkeuangan161.pdf

investasi

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 161, BN.2023 (1106)/6 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten tang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republikn Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020,Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, nilai penambahan investasi pemerintah, Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan Nilai definitif penambahan Investasi Pemerintah pada LKI

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
6 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

2023pmkeuangan056.pdf

Penambahan - Investasi Pemerintah - Lembaga Keuangan Internasional - Tahun Anggaran 2023

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 56, BN 2023 (390) : 6 Halaman, jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum PMK ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2022; Perpres Nomor 57 Tahun 2020; Perpres Nomor 130 Tahun 2022; dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021.
PMK ini mengatur mengenai Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023, yaitu: 1) Islamic Development Bank; 2) International Fund for Agricultural Development; 3) International Development Association; 4) International Finance Corporation; 5) International Bank for Reconstruction and Development; dan 6) Credit Guarantee and Investment Facility.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2023.
Lampiran file: 6 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Download file:

2023pmkeuangan033.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau

Download file:

2023pmkeuangan022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.