PERBUP Kab. Aceh Jaya No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Mengubah sebagian
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
- bahwa dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah dan sehubungan dengan adanya beberapa usulan penambahan standar harga satuan dari perangkat daerah, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 62 TAHUN 2020
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 44 TAHUN 2021
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu) menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2021 ; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab 10 (sepuluh) Pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi hak warganya untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni dengan memberikan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial dapat berjalan Iancar, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraluran Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dari Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Bab III Ketentuanpenutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah diperlukan pedoman pengelolaan alih media arsip Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2012; PERKAANRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERDA No. 20 Tahun 2016; PERBUP No. 70 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, alih media arsip, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
8 hlm, Lampiran : 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2021
Badan Layanan UmumPenanaman Modal dan InvestasiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut sebagian
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2021/ No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 44 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 12 Tahun 2011 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP no 74 Tahun 2012; PP No 28 tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum;Investasi; Prosedur Investasi; Hasil Investasi; pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan investasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Hj. Anna
Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi Jabatan dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas Jabatan. Standar kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki ASN serta memberikan landasan dan tolak ukur penilaian dalam pengisian Jabatan perlu adanya standar kompetensi Jabatan bagi ASN di Jingkungan pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.11 Tahun 2017; Permen PAN-RB No.38 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup standar kompetensi Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrasi dan Jabatan fungsional meliputi:
a. identitas Jabatan;
b. kompetensi Jabatan; dan
c. persyaratan Jabatan.
Bab di dalam peraturan ini memuat: Standar Kompetensi Jabatan; Lampiran I Pedoman Penyusunan Kamus Standar Kompetensi Teknis; Lampiran II Kompetensi Manajerial; Lampiran III Kompetensi Sosial Kultural
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 berjalan lebih efisien, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.131.14-281 Tahun 2021;
Mengubah ketentuan pada Lampiran II, tabel besaran Honorarium Pejabat dan Pelaksana, tabel besaran Belanja Barang dan Jasa, dan tabel besaran Belanja Jasa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Pengelolaan Nama Domain, Subdomain, Hosting, Mail Server Dan Co-Location Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan untuk penyesuaian
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
1. Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004;
5. UU Nomor 15 Tahun 2004;
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. PP Nomor 8 Tahun 2008;
9. PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;
10. PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
11. PP Nomor 12 Tahun 2019;
12. PP Nomor 16 Tahun 2018;
13. Perpres Nomor 33 Tahun 2020;
14. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
16. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020;
17. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
18. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016;
19. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020;
20. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Lumajang 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021.
Ketentuan angka 1 huruf C. I BAB II Lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga Ketentuan angka 1 huruf C. I BAB II Lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang
perlu meningkatkan kinerja Inspektur Pembantu
khusus Daerah Kabupaten Bombana dibidang
keinvestigasian;
b. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja
.. pengawasan Inspektur Pembantu Khusus
Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana yang
berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak
yang berkepentingan, perlu mengatur pedoman
pengelolaan Keinvestigasian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang
Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di
Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten
Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41S0);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4339);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6402 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
NegarajDaerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 ten tang Norma Pengawasan dan Kode Etik
Pejabat Pengawas Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Bupati Bombana Nomor 18 Tahun
2018 tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat
Kabupaten Bombana.
Peraturan Bupati Bombana Tentang
Pedoman Pengelolaan Kegiatan
Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat
Daerah Kabupaten Bombana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
58 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
