Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Dana Desa haruslah dikelola secara efektif, efisien,
dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan
masyarakat Desa yang terarah dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun
petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai
dari Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun
2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fokus Penggunaan Dana Desa, Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa, Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa, Publikasi, Pelaporan, Pembinaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terwujudnya good governance
dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa pelaksanaannya diarahkan untuk pembangunan
desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yang didasarkan atas prinsip efektif, efisien, terarah,
dan terkendali sesuai dengan rencana memerlukan
pedoman berupa dokumen barang dan jasa menurut
jenis, spesifikasi, harga, dan satuan dalam satu periode
tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan
barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. SHS Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. SHS Desa hanya mengatur harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Keputusan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5)Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Sistem Kearsipan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan SKD, Pembinaan dan Pengendalian, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat
kesehatan masyarakat perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,
dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat diatur
dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Mayarakat.
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2024
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada
perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, serta Lampiran I, II, III, IV, V dan VI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 dubah.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Demak Tahun 2024-2044
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 Kabupaten Demak tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Demak Tahun 2024-2044;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Penataan WP, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Kelembagaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
223 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya pengembangan kompetensi aparatur sipil Negara yang sesuai dengan fungsinya secara sistematis dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara
terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33
Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN; PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN; PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PELATIHAN; TANDA BUKTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI; EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI; KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
108 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2024
PERBUP Kab. Karawang No. 127 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2023/2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Permendagri No.112 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
