Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 25 ketentuan pasal 4 Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 Maka perlu menetapkan Perbup tentang kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kearsipan perpustaakaan.
dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 tahun 1950 sebagaiaman telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2017; Perkep Persatuan Nasional No. 10 Tahun 2016; Perkep Nasional No. 30 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021;Permen Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Biokrasi No. 6 Tahun 2022; Pemen Perdayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Biokrasi No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 1 Tahun 2021.
Peraturan BUpati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 149 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 pasa 24 ayat (2) ketentuan pasal 4 Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang kedudukan susuna organisasi Tugas dan Fungsi serata tataKerja Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan menengah.
dasar Hukum Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diuabah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaiaman telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2020; Pemenkop dan usaha kecil dan menengah No. 13/Per/M.KUKM/X/2016; Permenap Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021; Permenap Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021; Permendap Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2022; Permendap Negara dan Reformasi Boikrasi No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Tetentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 82 Tahun 2023
PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM - ANALISA HARGA SATUAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2023/No. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan
bidang pekerjaan umum, perlu adanya Standarisasi
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
di Kabupaten Kebumen Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan dilakukan melalui Analisa Harga Satuan
Pekerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nalisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
ABSTRAK:
bahwa demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, termasuk dalam urusan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar
dapat terselenggara dengan baik;
bahwa guna pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a juga meliputi pembinaan dan
pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan
pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa yang berkedudukan sebagai mitra
pemerintah desa yang diatur dengan Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga
Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa, perlu mengatur pedoman bagi
peraturan Desa yang mengatur tentang jenis dan
kepengurusan Lembaga Adat Desa dan ketentuan terkait
pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai
mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf b belum mengatur ketentuan terkait Lembaga Adat
Desa dan ketentuan terkait lembaga kemasyarakat
kelurahan perlu diatur dalam peraturan yang berbeda
dengan Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu untuk
dicabut dan disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
yang meliputi
Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Adat Desa,
Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa,
Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dan
Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dicabut.
50 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 78 Tahun 2023
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman, maka perlu
segera dilaksanakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penataan dan Penyelenggaraan
Pemakaman;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk
Keperluan Tempat Permakaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3350);
PASAL 1 : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023
tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 1).
PASAL 2 : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh
Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba serta berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait.
PASAL 3 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
PASAL 4 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling lama 1 (satu)
Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penataan dan Penyelenggaraan
Pemakaman.
PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
2
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 77 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kotakulon, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan, yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2013; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda Kabupaten Sumedang No. 12 Tahun 2012; Perbup Sumedang No. 141 Tahun 2021; Perbup Bupati No. 407 Tahun 2022; Perbup Sumedang No. 410 Tahun 20222; Perbup Bupati Sumedang No. 411 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 77 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
A. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
B. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
C. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan sistem kerja;
D. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : MEKANISME KERJA
BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
79
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 072
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perubahan RKPD; Bab 3. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 71 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 071
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Online Verifikasi dan Analisis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ofa Langga) pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahtetraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penyampaian data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perangkat daerah perlu dilakukan melalui aplikasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Online Verifikasi dan Analisis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OFA LANGGA) pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Tata Cara Pengajuan dan Pemantauan; Bab 4. Pembiayaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
