Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepostisme. Pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan
masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
Lamp 4 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola
pemerintah daerah yang efektif, efisien, terbuka,
transparan, akuntabel, dan bersih dalam memberikan
layanan Informasi Publik dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai Visi
Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju
Bali Era Baru perlu suatu pedoman
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bali, sudah tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan dan kebutuhan saat ini sehingga
perlu diubah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Undang- undang No 64 Tahun 1958,Undang-undang No 11 Tahun 2008,Undang-undang No 14 Tahun 2008,Undang-undang No 25 athun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
1. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 15 diubah
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 ditambahkan 2 (dua) huruf
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Gubernur Nomer 13 Tahun 2021
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Non Kontrasepsi Di Kota Bengkulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kota Bengkulu;
1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016;dan
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016.
Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kota Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja untuk Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak
ABSTRAK:
buhwa dengan terjadinya perkembangan keadaan, tingkat
kebutuhan dan peraturan perundang-undangan terkait
dengan pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk
keperluan mendesak, maka diatur Tatacara Pelaksanaan
dan pertanggungjawaban belanja untuk keadaan darurat dan
keperluan mendesak; bahwa berdasarkan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, miaka
pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan
mendesak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu
diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Untuk
Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak;
UU No 16 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 tahun 2007; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 37 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perwal Semarang No 9 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jenis dan kriteria, tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa jasa pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan telah diatur dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja serta profesionalitas personel pada Pusat Kesehatan Mayarakat Kerkopan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengubah presentase jasa pelayanan dari pendapatan jasa layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU NOmor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Perda KOta Magelang Nomor 7 Tahun 2019, Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengubah Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang ambang batas fleksibilitas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022-2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan secara tanpa diskriminasi, objektif, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan teknis mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022-2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 109 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penyelenggaraan PPDB; Pembiayaan; Peaporan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PROGRAM BANTUAN KARYA BHAKTI TNI, MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014
Perka LKPP No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 13, jdih.lkpp.go.id : 2 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang Berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang Berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor I5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 _tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola RSUD Pulang Pisau.
a. Pejabat Pengelola;
b. Pengangkatan Pejabat Pengelola;
c. Pemberhentian Pejabat Pengelola; dan
d. Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Temanggung Di Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2014 No 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Temanggung di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a . bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannnya
Jaminan Kesehatan Nasional maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah
dan Jaminan Kesehatan Temanggung Di Kabupaten
Temanggung perlu disesuaikan sehingga perlu
diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Temanggung di
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1950;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2004;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Negara Nomor 101 Tahun
2012;Peraturan Presiden Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 111 Tahun 2013;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
26 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
30 Tahun 2011;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun
2010;Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah Nomor 441.91/24/2014/4
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung
yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan
Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Temanggung Di
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
