Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam memberikan kepastian dan
perlindungan hukum kepada masyarakat
terhadap hak atas tanah sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi
dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan,
pemerintah menetapkan kebijakan program
pendaftaran tanah sistematis lengkap;
b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 590/532/2023 tanggal 31
Januari 2023 Perihal : pelaksanaan gerakan
pemasangan tanda batas (GEMAPATAS) dan
peringanan BPHTB, Pemerintah Kabupaten
diharapkan untuk dapat mendukung program
tersebut diantaranya dengan memberikan
pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan bagi peserta pendaftaran tanah
sistematis lengkap;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Bupati dapat memberikan
pembebasan pembayaran atas pokok pajak daerah
dengan memperhatikan kondisi wajib pajak
dan/ atau objek pajak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II
di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6801);
6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)
sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022
tentang cipta kerja (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nornor 238, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6841);
7. Undang-undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang
Adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292,
Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5601), Sebagairnana telah di ubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nornor 6
tahun 2023 tentang penetapan-penetapan.
Pernerintah pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022, tentang cipta kerja rnenjadi Undangundang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6821);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757);
9. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 1997
ten tang Pendaftaran Tanah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 59,
tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 3696);
10. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara
Pernungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6630);
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
501);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
ten tang Tata Cara Pengelolaan Hak Penetapan dan
Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1202);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 279);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1
Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBEBASAN BPHTB
BAB III
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA PEMBEBASAN
BPHTB
BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB
BAB V
MEKANISME PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memulihkan perekonomian di
Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk sektor pertanian
tembakau serta usaha peningkatan kesejahteraan buruh
tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten
Sukoharjo, diperlukan pemberian bantuan langsung tunai
dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh
tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan
Menteri Keuangan, Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau, menyatakan Pelaksanaan
kegiatan pemberian bantuan ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan
kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka
waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian
bantuan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau
dan/atau Buruh Pabrik Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau
Buruh Pabrik Rokok Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penganggaran, Kriteria Penerima BLT DBHCHT, Mekanisme Pengolahan Data Calon Penerima BLT DBHCHT, Besaran dan Jangka Waktu BLT DBHCHT, Penyaluran BLT DBHCHT, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
Permendag No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
Permendag No. 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 34, BN.2020/NO.306, jdih.kemendag.go.id : 5 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh
Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau belum mengakomodir alokasi Bantuan
Langsung Tunai dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah
sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan
Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan angka 4) huruf a) angka 2 huruf a Pasal 5, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 6, penyisipan ayat (1a) Pasal 6, penambahan ayat (5) pada pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 diubah.
Undang-undang (UU) tentang Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 1957.
PP No. 26 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977
Mengubah :
PP No. 2 Tahun 1973 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 215/PMK.07/ Tahun 2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu
menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran
penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur JawaTengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana BagiHasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah ProvinsiJawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkanAlokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran dan tata cara penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
