Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 34 Tahun 2023

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBEBASAN BPHTB BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA PEMBEBASAN BPHTB BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB BAB V MEKANISME PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

31 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

31 Juli 2023

Tanggal Berlaku

31 Juli 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 34

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 187 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 34 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pembebasan-bphtb
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pembebasan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:	a. bahwa dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap hak atas tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan, pemerintah menetapkan kebijakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap; b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 590/532/2023 tanggal 31 Januari 2023 Perihal : pelaksanaan gerakan pemasangan tanda batas (GEMAPATAS) dan peringanan BPHTB, Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk dapat mendukung program tersebut diantaranya dengan memberikan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran atas pokok pajak daerah dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/ atau objek pajak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6801); 6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 238, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6841); 7. Undang-undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601), Sebagairnana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nornor 6 tahun 2023 tentang penetapan-penetapan. Pernerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang cipta kerja rnenjadi Undangundang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6821); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757); 9. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 1997 ten tang Pendaftaran Tanah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 59, tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3696); 10. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Pernungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630); 12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172); 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Pengelolaan Hak Penetapan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBEBASAN BPHTB BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA PEMBEBASAN BPHTB BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB BAB V MEKANISME PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 34 Tahun 2023

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT