Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD )ditetapkan;
Bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor38 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pesoman Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan pada Bab II, huruf D, angka 2 huruf f. Belanja Bantuan Sosial, bagi masyarakat miskin berprestasi yang sedang menempuh pendidikan dasar, pendidikan tingkat menengah, pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi, perlu diberikan Bantuan Sosial Beasiswa berupa uang;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin Berprestasi;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 20 Tahun 2003:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 12 Tahun 2019 :
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diu bah dengan PP No 66 Tahun 2010:
Permendagri No 77 Tahun 2020.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Tujuan Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa:
3. Ruang Lingkup Bantuan Sosial Beasiswa:
4. Persyaratan Penerima Bantuan Beasiswa:
5. Pemanfaatan Bantuan Sosial Beasiswa:
6. Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa:
7. Sumber Dana:
8. Ketentuan Penutup:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu adanya peta proses bisnis; bahwa dalam penyusunan peta proses bisnis guna mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi, perlu adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis
Bab III Penyusunan Peta Proses Bisnis
Bab IV Penetapan, Perubahan, Pemantauan dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2021 No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian
kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap
suatu kegiatan. Analisis standar belanja digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun rencana kerja dan
a nggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar
belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2009
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengatur definisi dan komponen Analisis Standar Belanja (ASB), termasuk pengendalian belanja tetap dan variabel, rumus penghitungan belanja total, serta batasan alokasi objek belanja. Jenis ASB yang mencakup berbagai kegiatan dan acara diatur dalam lampiran. Pelaksanaan ASB diawasi dan dikendalikan oleh Kepala SKPD, sedangkan sub kegiatan/aktivitas yang belum diatur dapat dianggarkan sesuai kebutuhan dengan persetujuan TAPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
40 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 51 Tahun 2021
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD No.51/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7(Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 33 Tahun 2020; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 27 Tahun 2021; PermenKeu No. 60/PMK.02/2021; Qanun Kabupaten Pidie No. 6 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Prinsip Standar Biaya, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini berupa Insentif Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pasal 14 ayat (1)
poin a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan
bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di
atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial;
b. bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
anak usia dini merupakan bagian penting dalam
upaya untuk mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas, sehingga jasa dan
pengabdian mereka dalam memberikan
pendidikan kepada anak-anak usia dini perlu
mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013
tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik –
Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13
Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi;
16. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2021.
Perbup ini terdiri atas 7 Bab dan 12 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Kriteria dan Persyaratan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Pembatalan Pembayaran, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
11 Hlm dan Lampiran II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2021/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji
ABSTRAK:
a. bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis
(mengaji) dan pendidikan keagamaan yang
diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong
masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan
mengamalkan Al-Qur’an dan mempersiapkan para
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya;
b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan
terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama
menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit,
edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera diperlukan
pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi
Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
Terdiri dari 19 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, penetapan penerima insentif guru ngaji, mekanisme penyaluran insentif guru ngaji, tim insentif guru ngaji, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mengatur mengenai pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Untuk Produk Dalam Negeri Usaha Kecil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyediakan Pangan Segar asal Tumbuhan yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Perturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian 44/Permentan/OT.140/10/2009 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Pementan/ HK.140/4/2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/ PP.210/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Produk dDalam Negeri Usaha Kecil; Tata Cara Penomoran Pendaftaran Pusat; Pengalihan Pendaftaran Pusat; Perubahan dan Data Pendaftaran PSAT; Perpanjangan Nomor Pendaftaran PSAT; Surveilan; Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 51/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 merupakan :
a. Harga tertinggi sudah termasuk pajak, inflasi, profit dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi daerah;
b. Pedoman untuk menyusun rencana pengadaan barang dan jasa serta penyusunan standar analisa biaya;
c. Harga bahan material yang memerlukan biaya transportasi tambahan disesuaikan dengan harga lokasi pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
