Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 486 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar bagi Narapidana dalam Rangka Pembinaan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

Mencabut

Kepmenkumham Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Download file:

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

bn954-2011.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Remisi Susulan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Mencabut

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan

Download file:

bn223-2010.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Download file:

No. 34 Tahun 2016.pdf

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Download file:

Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 26 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

Permendag No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor
Permendag No. 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor

Download file:

Permendag_20_2024_Perubah...r_e-pengundangan.pdf

Barang Yang Dilarang - Diekspor

2024

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 20, BN 2024 (511) : 5 hlm.; jdih.kemendag.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor dan meningkatkan nilai tambah ekspor kratom Indonesia, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi eksportir, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
Dasar hukum Permendag ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2014; PP Nomor 83 Tahun 2010; PP Nomor 29 Tahun 2021; PP Nomor 40 Tahun 2021; PP Nomor 41 Tahun 2021; PP Nomor 26 Tahun 2023; Perpres Nomor 11 Tahun 2022; Permendag Nomor 29 Tahun 2022; Permendag Nomor 22 Tahun 2023; Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023; dan Permen ESDM 6 Tahun 2024.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 526) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor diubah.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2024.
Permendag ini mengubah Permendag Nomor 22 Tahun 2023.
Lampiran file: 42 halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

permendag-no-27-tahun-2023.pdf

bantuanhukum

2023

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 27, BN.2023 (607)/9 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelindungan dan jaminan pemenuhan hak hukum kepada pemohon bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, perlu diberikan bantuan hukum oleh Kementerian Perdagangan; b. bahwa untuk memberikan bantuan hukum baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemberian bantuan hukum, bantuan hukum sebelum proses peradilan, bantuan hukum saat proses peradilan, bantuan hukum setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kerja sama dan pembinaan bantuan hukum dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
9 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

Mencabut

Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Download file:

Permendag Nomor 11 tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.