Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomer 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019,Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011,Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016,Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas.
Pasal 7 Pejabat Pengelola
Pasal 11 Pejabat Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa percepatan penanganan COVID-19 di Kab Tegal harus dilakukan secara cepat, tepat, fokus dan terpadu; bahwa untuk tertib administrasi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka percepatan pananganan COVID-19 di Kab Tegal, perlu disusun suatu pedoman yang mencakup penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keu dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kab Tegal;
Pasal 18 ayat (6), UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 8 Thaun 2006; PP No 21 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 65 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, sumber anggaran, jenis kegiatan, tata cara pencairan dan pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
20 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD Tahun 2009 No.2/TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkoho;l di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa minuman beralkohol dapat mengganggu ke ehatan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat, maka perlu diatur
pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Ka upaten
Wonosobo;
b. · bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di
Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman
Keras sudah tidak sesuai lagi
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997;Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penggolongan minuman beralkohol; perizinan;larangan;pengecualian;pengendalian dan pengawasan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2009.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri E Nomor 1 ) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga
kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 44 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 36 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014; PERMENKES NO. 90 TAHUN 2015; KEP. MENKES NO. 1235/MENKES/XII/2017; KEP. MENKES NO. 156/MENKES/SK/I/2010; PERDA KAB NATUNA 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO 25 TAHUN 2012
Peraturan ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
a. bahwa minuman beralkohol yang berasal dari
produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan
penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam
pengawasan;
b. bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk menjamin
kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha penjualan
minuman beralkohol di Kabupaten Karangasem,
maka diperlukan pengaturan tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M DAG/PER/9/2007
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M DAG/PER/9/2009
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M IND/PER/7/2012
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL
BAB III PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD NOMOR 22/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ALOKASI DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan diperlukan kesejahteraan bagi tenaga pelayanan kesehatan dengan pembagian jasa pelayanan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
b. bahwa dengan telah ditetapkannva Puskesmas di Kota Madiun menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Madiun perlu d1ganti ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga1mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Alokasi dan Pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kota Madiun ;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Alokasi dan Pengelolaan Pendapatan BLUD;
3. Penggunaan Jasa Pelayanan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2014 tentang Alokas1 dan Pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan layanan Umum Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun
2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, perlu menambah jenis pelayanan di
Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah
Banjamegara; bahwa dengan adanya penambahan jenis alat
kesehatan pada Klinik Mata dan Klinik Telinga,
Hidung dan Tenggorokan (THT), perlu menambah tarif
layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna
Lasmanah Banjarnegara; bahwa dengan adanya perubahan harga pengolahan
sampah medis dari pihak ketiga, perlu menyesuaikan
tarif pengolahan sampah medis di Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara; bahwa dengan adanya pasien rujukan dari luar
rumah sakit ke radiologi untuk kebutuhan
pembacaan basil pemeriksaan radiologi, perlu
menambah tarif radiologi di Rumah Sakit Umum
Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Banjamegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif
Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9
Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 diubah.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
