Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH PROGRAM APBD
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan standar biaya pelayanan kesehatan sistem jaminan kesehatan masyarakat daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipandang perlu mengatur Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 3 Tahun 1992; 3. UU Nomor 23 Tahun 1992; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 29 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. UU Nomor 40 Tahun 2004; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 32 Tahun 1996; 13. PP Nomor 58 Tahun 2005; 14. PP Nomor 38 Tahun 2007; 15. Permenkes Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993; 16. Permenkes Nomor 741 Tahun 2008; 17. Permendagri 53 Tahun 2007; 18. Permenkes Nomor 316/Kep/Menkes/V/2009; 19. Kepmenkes Nomor 228 Tahun 2002; 20. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008; 21. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009; 22. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006; 23. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2010.
Standar biaya atas jenis pelayanan kesehatan yang dibetikan PPK pada Sistem JAMKESMASDA sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
pembentukan desa bohulo kecamatan tolinggula kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 70, LD.2010/No.70
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bohulo Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bohulo kecamatan tolinggula kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, maka dalam proses keterlibatan mayarakat perlu diakomodasikan dengan Cara memnpermudah jaminan akses informasi publik; bahwa dalam membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Jepara secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat,tepat, dan akurat, mala perlu disusun tata cara layanan informasi publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu di susun Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Noror 31 Tahun 1950; Undang-Undang Noror 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 43 Tahun 009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Badan Publik
Bab III Penyelenggara Informasi
Bab IV Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Bab V Informasi Yang Dikecualikan
Bab VI Standar Layanan Informasi Publik
Bab VII Tata Cara Pengelolaan Keberatan
Bab VIII Laporan dan Evaluasi
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
Permenhub No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi
pembentukan desa bualo kecamatan tolinggula kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 71, LD.2010/No.71
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bualo Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bualo kecamatan tolinggula kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Dearah Sumatera Selatan Dan Babel
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 7 Perda No. 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 tanggal 1 Desember 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 22 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
