Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2017

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZiNAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan dise!enggarakan melalur Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bererh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub!Jk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi PubHk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675); • 9. Peraturan Pemerintah Nomor ,96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizman lnvestasi Secara Elektronik; 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 15. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan etas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribus.i Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4); 17. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bone Nomor I 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran • Daerah Kabupaten Bone Tahun ,2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 20. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik {Senta Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13); 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 22. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone; 23. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan F'ungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN • KEWEll'ANGAN PELAYANAN IIERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. Menetapkan 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ctonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pe\aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah se\anjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pin tu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam · satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampar dengan tahap • penyelesaian produk pelayanan mela1ui satu pintu. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat OPMPTSP adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memtlikr tugas pokok dan fungsi sebagru penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal. 9. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizlnan dan non perizinan. 10. 'Nm Teknis adalah kelompok kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk membenkan rckomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbttan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. l l. lzin adalah dokumen yang dikeluarken oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti lega)itas yang menyatakan sah dan / at.au di perbolehkannya seseorang at.au badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 12. Perizinan adalah sega)a bentuk persetujuan yang dtberikan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang at.au badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 13. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang at.au pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rckomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenia lzin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang dibenkan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersarnaan atau berurutan. 16. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya dieingkat PSE adalah m ' erupakan pelayanan peneman dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP eecera elektronik. 17. Bia ya peJayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besamya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya 18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik o\eh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 19. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Oalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 20. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 21. Pengawasan Fungsional adalah penert:iban atau pemenksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintusesuai Peraturan Perundang-Undangan. 22. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintusesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABD MAKStJD DAN TUJUAN Paaal 2 (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Jandasan hukum bagi Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalarn mengelola perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hakhak masyarakat da1am menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan. BABm PERIZINAN DAN NON PERIZllfAN YANG DILIMPAHKAJf Pasal 3 (I) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut: A. Penzinan meliputi : I. Jzin Mendirikan Bangunan (!MB); 2. lzin gangguan ( HO); 3. Surat lzin Tempat Usaha ( SITU ); 4. lzin Usaha lndustri (JUI); 5. Surat lzin Usaha Perdagangan ( SIUP ); 6. lzin Reklame; 7. lzin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ); 8. lzin Sarana Kesehatan; 9. lzin Tenaga Kesehatan; 10. lzin Penelitian; 11. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan; 12. lzin Lingkungan; 13. Izin Trayek; dan 14. !zin Lokasi; B. Non Perizinan meliputi: I. Tanda Daftar Perusahaan (TOP); 2. Tanda Daftar lndustri (TD\); dan 3. Tanda Daftar Gudang (TOG); (2) Pelimpahan uruean kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {!), surat izinnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, Pintu sebagai benkut: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha; 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; 7. lzin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; 8. lzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha; dan 9. Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Bone. (4) Pelimpahan urusan kewenangan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni penyerahan tugas, hak, kewajtban, pertanggung jawaban, dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Bone. (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya dapat menerbitkan surat izin dan / atau menolak penerbitan surat iz.in setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Tekma. (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pa...14 Proses penge\olaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) dilaksanakan secara langsung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan sistem Pelayanan Secara Elektronik (PSE). BAB IV PEMBlAYAAN hoa15 Segala bia,ya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelo!aan dan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. BABV TATA HUBUNGAlf KERJA PaA16 (1) Oa!am menyelenggarakan pelayanan penzman dan non perizinan setiap SKPD Teknis Terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib membenkan laporan pengelolaan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis Terkait. (3) SKPD Teknis Terkait wajib menyusun dan menyampaikan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (4) Tim Teknis wajib memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (5) Jika Tim Teknis tidak dapat mengeluarkan rekomendasi izm, maka Tim Teknis wajib menyampaikan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu alasan - alasan mengapa rekomendasi tidak bisa dikeluarkan. (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menindaklanjuti basil rekomendasi dari Tim Teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (7) Terselenggaranya rapat koordinasi antara Diaae Penanaman • Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKPD Teknis Terkait. (8) Bllamana terjadi permasalahan dalam proses penerbitan perizinan dan non penzman yang melibatkan lintas SKPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat memohon fastlitaai pada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi perizinan. BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Panl 7 (!) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pehmpahan wewenang perizinan dan non perizinan. (2) Dalam hal dttemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang akan ditmjau kembali. (3) Eva\uasi pelaksanaan pelayanan penzman dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu dtlakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun. BABVIJ KETENTUAN PERALIHAN Paw• (I) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan perizinan dan non perizinan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. {2) Pengaturan \ebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati. BABVIll KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2023

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Ngada No. 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada

Download :
PERBUP NO 15 2023.PDF

Abstrak

pelayanan-perizinan-non perizinan-kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu-kabupaten ngada

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah/ Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Pendelegasian Wewenang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah se bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; Pelaksanaan Pelayanan; Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat; Pelaporan; Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada
18 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 15 Tahun 1998

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota

Download :
Kota Semarang Perda 15 1998.pdf

Abstrak

retribusi-ijin-peruntukan-penggunaan-tanah

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.1999/No.1 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota yang telah diubah terahir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota perlu disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.
Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan; 14. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan 15. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1998.
mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 7 Tahun 1994
31 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2019

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
peraturan_bupati_nomor_15_tahun_2019.pdf

Abstrak

pelayanan - perizinan - dan - nonperizinan - secara - elektronik - melalui - sistem - online - perizinan - transparan - informatika - sistematis - di - kabupaten - bogor

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2019/15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan dan nonperizinan yang efektif , efisien dan transparan kepala masyarakat dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pemberian layanan perizinan dan non perizinan secara elektronik maka perlu membentuk Perbup tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kab. Bogor .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Sandi No. 10 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan koordinasi Modal No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogo No. 6 Tahun 2012l Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 20 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 2 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup bogor No. 97 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 96 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentun Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Pelaksanaan Sistem Optimis Dalam Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik, penyelenggaraan Sistem Optimis, Jenis Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Sistem Optimis, Optimis Sebagai Penduduk OSS, Mekanisme Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Sistem Optimis, Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dengan Three Hour service Dan SaFari Perizinan Dan Nonperizinan, Standar Operasional Prosedur, Pengadaan Pemeliharaan Dan Perawatan, Pengaduan Masyarakat, Survei Kepuasana Masyarakat, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011

Izin Pemanfaatan Ruang

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Depok No. 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan

Download :
PERDA KOTA DEPOK THN 2011 NO 15 TTG IZIN PEMANFAATAN RUANG.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2015

Standar Pelayanan Minimal pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PM_16_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP 16 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

Download :
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pelayanan Publik

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD. 2020/No. 16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan penambahan jenis layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh dan adanya peningkatan standar layanan dalam rangka meningkatkan mutu layanan, dipandang perlu mengubah standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini terdiri atas Pasal I dan Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Peraturan Walikota ini mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
4 halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Di Kota Cirebon

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
BD. PER.WK. NO. 16 TH. 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2017

Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
NO.16.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara-Kesehatan-Perizinan, Pelayanan Publik-Standar/Pedoman

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72007

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pegawai serta untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, perlu dilakukan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal, sehingga perlu ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 382 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai pedoman/acuan bagi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada pegawai.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
8 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.