JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu adanya jasa pelayanan yang berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bagi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yang diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang terdiri atas 10 Pasal dari V Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Uum, Bab II Asas Kewajiban dan Hak, Bab III Sembwer Pembiayaan dan Pnerima, Bab IV Perhitungan dan Pembagian, Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2021 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 20 16 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112, maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LAYANAN JENIS LAYANAN; BAB III PELAKSANAAN; BAB IV PENGANGGARAN; BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN; BAB VI PELAPORAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan adanya beberapa layanan perizinan dan non
perizinan yang belum dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dipandang perlu
mengubahPeraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun
2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No.12 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.2Tahun 2017, PP No.96 Tahun 2012, PP No.107 Tahun 2015, PP No. 24 Tahun 2018, PP No.22 Tahun 2021, PP No.97 Tahun 2014, PP No. 91 Tahun 2017, Permenkeu No.PER. 12/MEN/2007, Permenkes No. 18 Tahun 2013, Permenkes No.18 Tahun 2016, PermenHUB No.PM 75 Tahun 2015, PermenHUB No.PM 108 Tahun 2017, Permendagri No.138 Tahun 2017, PermenUKM No.11 Tahun 2018, PermenATR&BPN No.14 Tahun 2018, PermenPUPR No.19/PRT/M/2018, PeraturanKBPS No. 19tahun 2018, Permendikbud No. 25 tahun 2018, Permenkes No.26 Tahun 2018, PermenTAN No.29/PERMENTAN/pp.210/7/2018, Permenkes No.34 Tahun 2018, PermenDAG No.76 Tahun 2018, PermenDAG No.77 Tahun 2018 PeraturanKepalaBPOM No.22 Tahun 2018, PermenKes No.43 Tahun 2019, PERDA No.18 Tahun 2016, PERBUP No.72 Tahun 2016, PERBUP No.43 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati
Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Aplikasi Layanan Rekomendasi Tanah Sebagai Inovasi Daerah di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Rekomendasi Atas Lokasi Tanah, perlu dilakukan inovasi penyediaan layanan rekomendasi tanah yang mudah, cepat dan akuntabel; bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Inovasi Daerah, maka penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan Tata Laksana Internal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Aplikasi Layanan Rekomendasi Tanah sebagai Inovasi Daerah di Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2017; PP No 24 Tahun 2018; Perda Kab. Kupang No 6 Tahun 2016; Perbup Kupang No 50 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum ; II. Alekot; III. Infrastruktur dan Sistem Pengaman Alekot; IV. Ketentuan Lain-Lain; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2021
Bahwa Inovasi pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.18 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2017; Peraturan Bersama MENRISTEK No.03 Tahun 2012 dan MENDAGRI No.36 Tahun 2012; PERMEN PAN & RB No.30 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.104 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2016; PERMEN PAN & RB No.5 Tahun 2019; PERDA Bupati Ke. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 32 (tiga puluh dua ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; Kewajiban Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Bagi Perangkat Daerah; Pendanaan; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati
Bantul Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Kemudahan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang memenuhi
persyaratan administratif maupun teknis guna
mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, menjamin
keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan
serta serasi dan selaras dengan pembangunan daerah, bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat
dengan kebutuhan khusus disediakan oleh Pemerintah
melalui pembangunan rumah khusus, bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam
memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup
yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada
fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah
tidak layak huni dan/atau sarana prasarana lingkungan, bahwa dalam rangka mendukung ketertiban
pembangunan rumah dengan kebutuhan khusus dan
tidak layak huni di Kabupaten Bantul, perlu diberikan
kemudahan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB).
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2011.
Materi pokok : Ketentuan dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi penerima
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tata cara permohonan penerbitan IMB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Bupati
Bantul Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA CAFE PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik perlu dilakukan pelayanan secara terintegrasi
antar Perangkat Daerah maupun lintas sektor baik
pelayanan langsung maupun pelayanan online;
b. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disediakan 1
(satu) tempat pelayanan publik yang dipergunakan
secara bersama-sama dengan sebutan Cafe Pelayanan
Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Pada Cafe Pelayanan Publik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11
Tahun 2019
peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan
Pada Cafe Pelayanan Publik. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; penyelenggaraan layanan; pengelolaan cafe pelayanan publik; pendanaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu mengacu kreativitas dengan melakukan inovasi.
Undang-undang nomor 36 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 12 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan dan Penghargaan Inovasi Daerah; Tim Inovasi Daerah; Pendanaan; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
15 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
