Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.569 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Air Minum, Kegiatan Usaha Industri, Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Kegiatan Usaha Pertanian

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PermenPU08-2014.pdf

PermenPU08-2014.zip

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Permen PU No 16 tahun 2011.pdf

Pedoman-Operasi Dan Pemeliharaan-Jaringan Irigasi Tambak

2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 16, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor 742 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak

ABSTRAK:

dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi tambak sesuai dengan layanan yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air serta Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan; Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
Ruang lingkup pedoman ini meliputi: a. operasi; b. pemeliharaan; c. partisipasi masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; e. kelembagaan dan organisasi pelaksana operasi dan pemeliharaan;dan f. pembiayaan operasi dan pemeliharaan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
94 hlm

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan sepanjang yang mengatur batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penarikan Pangan dari Peredaran

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan, dan Formula Pertumbuhan

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengawasan Pangan Olahan Organik

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penggunaan Bahan Penolong Golongan Enzim dan Golongan Penjerap Enzim dalam Pengolahan Pangan

Abstrak

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran

Abstrak

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

Permenko 3 Tahun 2023.pdf

pedoman-kredit-pertanian

2023

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 3, BN 2023 (107) : 11 hlm

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil pada sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional serta penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan perluasan akses pembiayaan utamanya bagi petani; b. bahwa pemerintah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan insentif kepada petani yang mampu mempertahankan lahan budi daya pertanian yang salah satunya berupa penyediaan sarana budi daya pertanian dan prasarana budi daya pertanian serta penyediaan bantuan modal atau kredit usaha; c. bahwa berdasarkan rapat koorfinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tanggal 28 November 2022, perlu dibentuk skema kredit/pembiayaan bersubsidi baru untuk pengadaan alat dan mesin pertanian demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008. UU Nomor 22 Tahun 2019, Perpres Nomor 37 Tahun 2020, Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 dan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan kredit alsintan, penyaluran kredit alsintan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, forum pengawasan kredit alsintan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT